REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum melanjutkan rencana konsolidasi aset panas bumi milik PGE dengan Geodipa Energy maupun PLN Gas & Geothermal (PLN GG). Direktur Utama PGE Ahmad Yuniarto menjelaskan, saat ini pemerintah belum melanjutkan proses konsolidasi ini dan memerintahkan PGE untuk fokus melakukan IPO.
"Kami selalu mengikuti arahan program shareholder kita. Adapun untuk program konsolidasi aset, untuk sementara ini tidak dilanjutkan dulu. Fokus kami adalah melakukan unlock value," ujar Ahmad pada Public Expose PGE, Rabu (1/2/2023).
Ahmad menjelaskan, pada tahun ini PGE tetap akan fokus melakukan aksi korporasi yang diamanatkan pemerintah. Fokus meraup pendanaan untuk pengembangan panas bumi di Indonesia, Ahmad memastikan PGE akan memaksimalkan kemampuan untuk bisa meningkatkan kapasitas panas bumi dalam negeri.
Ahmad mengatakan, PGE memiliki peran besar baik bagi Pertamina maupun Indonesia. PGE saat ini mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang tersebar di 6 area dengan kapasitas terpasang 672 MW yang dioperasikan sendiri dan sebanyak 1.205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract/JOC).
Kapasitas terpasang panas bumi di wilayah kerja PGE berkontribusi sekitar 82 persen dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia, dengan potensi emission avoidance CO2 sekitar 9,7 juta ton CO2 per tahun. Pemanfaatan yang dilakukan oleh PGE dari energi geothermal telah berhasil membuat 2.085.000 rumah di Indonesia teraliri listrik.
Pertamina Geothermal Energy juga berambisi meningkatkan basis kapasitas terpasangnya dari 672 MW saat ini menjadi 1.272 MW pada tahun 2027. Langkah ini sejalan dengan misi menjadi perusahaan energi ramah lingkungan terkemuka. “PGE memiliki rekam jejak pengembangan panas bumi dan pembangkit listrik yang solid dan terbukti,” jelas Ahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
