REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan risiko besar di balik pemblokiran rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) oleh Bank Mandiri atas perintah aparat penegak hukum. Faisal menyampaikan pihak bank perlu melakukan antisipasi terhadap dampak lanjutan dari pemblokiran tersebut.
"Ini kaitannya dengan trust dan bisnis perbankan itu adalah bisnis trust. Trust dari konsumen terhadap institusi perbankan yang dititipkan uangnya di situ," ujar Faisal saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Faisal mengatakan pelanggan atau nasabah yang sudah merasa tidak aman akan berdampak terhadap kinerja bank tersebut. Faisal menyebut perbankan tidak main-main dengan kepercayaan dari nasabah.
"Kepercayaan terhadap bank dan juga kinerja terhadap bank, apalagi kalau terjadi rush. Nah ini yang kita tidak inginkan karena akan mengganggu stabilitas di sektor keuangan jadinya," ucap Faisal.
Menurut Faisal, pemerintah juga harus melakukan evaluasi dalam melakukan intervensi untuk meredam protes dan juga demonstrasi yang melibatkan pihak perbankan. Faisal mengatakan pemerintah seharusnya berpikir secara cermat dalam melakukan sebuah kebijakan agar tidak menimbulkan dampak yang besar.
"Semestinya pihak pemerintah juga harus mengevaluasi ini karena intervensi yang dilakukan itu memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang diprediksikan, yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah kalau seandainya nanti terjadi rush," lanjut Faisal.
Faisal mengingatkan aksi rush akan memengaruhi stabilitas di sektor keuangan. Faisal berharap intervensi tersebut tak dilakukan terhadap bank-bank pelat merah (Himbara) lain karena akan meningkatkan ancaman rush yang jauh lebih masif.
"Saya pikir itu akan memengaruhi juga kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank BUMN di bawah kendali pemerintah," kata Faisal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika