REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta institusi pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola dan kepemimpinan yang bersih dari korupsi, serta kerja cepat. Dalam momen Rapat Paripurna, Prabowo bahkan tak segan-segan menyebut institusi tertentu yang diminta agar pimpinannya diganti, yakni pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Kita harus memperbaiki institusi, membangun pemerintah yang kuat, profesional, dan pemerintah yang tidak korup. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri, dan pemimpin lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi masing-masing,” ujar Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun 2025—2026 di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menekankan agar para menteri atau pimpinan lembaga untuk tidak ragu-ragu dalam menindak anak buah-anak buah yang melanggar aturan, dan segera melakukan penindakan. Ia menyebut, semua institusi pemerintah harus menghilangkan penyalahgunaan wewenang dan praktek-praktek yang menghambat perekonomian. RI 1 lantas menyinggung lembaga di bawah pimpinan Kementerian Keuangan.
“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki, Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, leha-leha, kumaha engke. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kuhama engke,” ungkapnya.
Prabowo mencontohkan soal lambannya pemberian izin usaha, seperti soal izin usaha amdal atau anlisis mengenai dampak lingkungan. Semestinya, pemberian izin bisa lebih cepat dibandingkan yang terjadi saat ini.
“Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha amdal dalam tiga minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan, bahkan tiga tahun,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, para pejabat yang tidak bisa bekerja dengan baik dan cepat tidak masalah untuk diganti.
“Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan,” terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika