Senin 18 May 2026 11:35 WIB

Rupiah Terus Melemah, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.654 Triliun

ULN Indonesia didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4 persen.

Warga bersiap melakukan penukaran uang pecahan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (24/4/2026). Pada perdagangan Jumat sore, nilai tukar rupiah ditutup menguat pada level Rp17.268 per dolar AS. Pemerintah menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.300 per dolar AS dipicu meningkatnya tekanan global yang turut mengguncang mata uang di kawasan. Meski demikian, pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus memantau pergerakan pasar guna menjaga stabilitas rupiah di tengah volatilitas yang masih tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia merilis data posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2026 yang tercatat mencapai 433,4 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp7.654 triliun, dengan asumsi kurs Rp17.658 per dolar AS.

Pertumbuhan ULN secara tahunan melambat menjadi 0,8 persen dibandingkan kuartal atau triwulan IV 2025 yang tumbuh 1,9 persen. Dilansir keterangan BI, Senin (18/5/2026), perlambatan tersebut dipengaruhi perkembangan ULN sektor publik dan swasta.

Baca Juga

"ULN pemerintah masih tumbuh, namun lebih rendah, sementara ULN swasta mengalami penurunan," katanya.

ULN pemerintah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 214,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.791 triliun. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 3,8 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,5 persen pada triwulan IV 2025.

Bank Indonesia menyebut perkembangan tersebut terutama dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Sebagai instrumen pembiayaan APBN, pemerintah menyatakan pengelolaan ULN dilakukan secara cermat, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Berdasarkan sektor ekonomi, pemanfaatan terbesar diarahkan ke sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1 persen, administrasi pemerintahan dan pertahanan 20,2 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.