REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran vs AS-Israel telah berdampak terhadap kelangkaan pasokan dan kenaikan harga minyak hingga mencapai 110 dolar AS per barel, yang mengarah pada darurat energi global. Hampir semua negara berpotensi terdampak darurat energi global, termasuk Indonesia.

"Banyak negara sudah menetapkan kebijakan untuk meminimalkan dampak darurat energi global tersebut. Kendati negara-negara lain sudah menetapkan kebijakan untuk mengatasi darurat energi, Indonesia masih adem ayem, belum menetapkan kebijakan dan upaya riil," ujar Fahmy saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Fahmy mengatakan pemerintah memang sudah mewacanakan kebijakan penghematan energi untuk mengatasi dampak darurat energi, di antaranya work from home (WFH), konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke listrik, dan transisi energi. Ia menilai ketiga kebijakan tersebut tidak efektif dalam mengatasi darurat energi, yang merupakan masalah jangka pendek.

"Sedangkan kebijakan yang diwacanakan itu merupakan solusi masalah jangka panjang," ucap Fahmy.

Fahmy menyebut ada satu opsi kebijakan untuk mengatasi masalah jangka pendek tersebut, yakni pembatasan BBM subsidi agar tepat sasaran yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 120 triliun per tahun.

"Selama pemerintahan Joko Widodo, kebijakan itu hanya diwacanakan, namun tidak pernah diterapkan hingga sekarang," sambung Fahmy.

Dia memaparkan salah satu kesulitan penerapan kebijakan tersebut adalah mekanisme pembatasan BBM subsidi. Fahmy menyampaikan Pertamina pernah melakukan uji coba penggunaan MyPertamina, tetapi gagal.

"Saat ini digunakan barcode untuk membatasi pembelian BBM subsidi, namun banyak kendaraan pribadi yang mendapatkan barcode dengan mudah," ucap Fahmy.

Agar pembatasan BBM subsidi dapat diterapkan, Fahmy menyarankan sebaiknya menggunakan mekanisme yang sederhana dengan menetapkan kendaraan yang diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Ia mengatakan kendaraan tersebut meliputi sepeda motor, kendaraan angkutan orang, dan kendaraan angkutan barang kebutuhan pokok.

"Sedangkan mobil pribadi harus migrasi dari penggunaan BBM subsidi ke BBM nonsubsidi. Kalau pembatasan subsidi BBM tersebut berhasil, maka sekitar Rp 120 triliun dana APBN dapat dihemat sehingga pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat ini," kata Fahmy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika