REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh. Pembahasan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dilakukan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (5/11).
Rapat tersebut dihadiri oleh Rosan; Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
“Tadi kami sudah koordinasi. Ke depannya, untuk Whoosh ini, ada porsi PSO yang memang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada bagian sarana yang akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.
Rosan, ketika ditanya lebih lanjut mengenai skema penggunaan dana PSO tersebut, belum dapat menjelaskan lebih detail.
“Ini sedang kami matangkan. Namun, tadi disampaikan bahwa pemerintah pasti hadir. Itu kan ada undang-undangnya juga, memang untuk prasarana dan transportasi massal merupakan tanggung jawab pemerintah,” ujar Rosan.
Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkap ada sejumlah opsi penggunaan APBN dalam operasional Whoosh ke depan.
“Sementara ini ada sejumlah opsi. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya. Harapannya, keduanya bisa berjalan dengan baik dan bisa dikatakan ada sharing responsibility atau burden-sharing,” kata Menko AHY di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (3/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika