REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) memperkenalkan program Gapai Katalog V6 (Gerakan Akselerasi Pengadaan Pangan Inovatif melalui e-Katalog Versi 6). Program ini merupakan inisiatif untuk melakukan akselerasi transformasi digital melalui Katalog V6 yang mendukung Industri Pangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Deputi Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susanto, mengatakan Gapai Katalog V6 merupakan salah satu bentuk inovasi penting untuk meningkatkan kinerja pengadaan nasional. Ia optimistis dalam jangka pendek sampai Oktober, terjadi percepatan pengembangan e-Katalog V6 yang terintegrasi dengan pembayaran hingga Katalog V5 bisa ditutup sepenuhnya.
"Hal ini membuktikan bahwa pengadaan memiliki peran sangat strategis mendukung prioritas pemerintah, yang saat ini kita fokus di ekosistem industri pangan," ujarnya saat berdiskusi dengan Mbizmarket di Jakarta.
Industri pangan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Industri pangan bukan hanya penopang kebutuhan dasar, tetapi juga mesin pertumbuhan yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan pengentasan kemiskinan. Dikarenakan sektor ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga konsumen rumah tangga.
Berdasarkan data BPS, nilai industri pangan meningkat signifikan dari tahun ke tahun dan mencapai Rp 981 triliun pada 2024. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga sangat penting karena porsinya mencapai 38 persen dari industri pengolahan nonmigas atau 6,61 persen terhadap PDB nasional yang mencapai Rp 16,97 kuadriliun (BPS, 2024). "Dengan demikian, prioritasi pada pengembangan sektor ini akan sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Patria.
Digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah dari hulu ke hilir dalam ekosistem industri pangan sangat membantu pengadaan yang lebih cepat, tepat dan transparan. Mulai dari rantai pasok industri pangan, katalog v6 sangat membantu percepatan dan akuntabilitas pengadaan pupuk, benih, pestisida, alat mesin pertanian, ternak, hingga program cetak sawah.
Di hilir, tentu saja banyak produk makan minum yang merupakan hasil industri pangan dijual oleh UMKM bisa diserap oleh Kemeterian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN/APBD. Pada 2025, tercatat nilai belanja pengadaan sektor pangan sebesar Rp 54 triliun, sementara yang baru terserap sekitar Rp 15 triliun atau 27 persen.
Gapai Katalog v6 akan mengakselerasi perubahan kebijakan Katalog Elektronik pasca Perpres 46/2025, penguatan platform Katalog V6, penguatan infrastruktur digital, penguatan adopsi digital dan konsolidasi sektor Pangan. Salah satu yang menjadi target adalah perluasan transaksi sektor pangan melalui Katalog V6 serta meningkatkan jumlah pelaku usaha khususnya UMKM di sektor ini.
Salah satu upaya untuk memperluas partisipasi UMKM dalam program Gapai ini adalah melibatkan dan memperkuat lokapasar mitra LKPP RI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Katalog V6. Lokapasar merupakan mitra strategis LKPP dalam mempercepat keikutsertaan dan melatih UMKM untuk berpartisipasi dalam belanja pemerintah berbasis Katalog Elektronik
CEO & Co Founder Mbizmarket, Ryn Mulyato Riyadi Hermawan, mengatakan siap siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan program ini. "Karena kami melihat hal ini merupakan terobosan yang bagus untuk sistem pengadaan barang jasa pemerintah terutama melalui lokapasar mitra LKPP RI untuk memberikan pengalaman transaksi yang cepat, tepat dan transparan," ujar dia.
LKPP RI bersama mitra lokapasar ingin terus memperluas partisipasi UMKM. Program ini diharapkan mampu menciptakan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika