REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah segera memberlakukan larangan terbatas (lartas) terhadap impor etanol dan tepung tapioka. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna melindungi petani sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas pangan di pasar domestik.
Amran menegaskan, prinsip utama kebijakan ini sederhana. Apabila kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi, pintu impor ditutup. "Khusus etanol kita akan terbitkan lartas impor. Kalau produksi nasional cukup, impor ditiadakan. Begitu juga singkong, jika kebutuhan tepung tapioka dalam negeri terpenuhi, impor tidak diperbolehkan,” ujarnya setelah Rakor bersama pemerintah daerah, asosiasi petani tebu, dan petani singkong, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Payung hukum kebijakan ini sedang difinalisasi bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Amran, regulasi teknis akan segera diterbitkan. "Kami sudah komunikasi dengan Pak Menko Pangan (Zulkifli Hasan) dan Menko Ekonomi (Airlangga Hartarto). Mudah-mudahan paling lambat Senin atau Selasa, keputusan keluar. Arahan Presiden jelas, kita utamakan produksi dalam negeri,” tegasnya.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyambut positif langkah pemerintah pusat. Ia menyampaikan, Lampung yang menyumbang 70 persen produksi ubi kayu nasional sangat merasakan dampak masuknya impor tapioka. "Harga tepung tapioka dunia yang turun dan masuknya impor menekan harga singkong di Lampung dan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ditanggapi cepat oleh pemerintah. Kami juga minta HET tepung tapioka diberlakukan agar rantai dagang lebih terkendali dan petani diuntungkan," kata Rahmat.
Kebijakan ini juga diapresiasi organisasi petani. Ketua Umum Perkumpulan Ubi Kayu Indonesia, Dasrul Aswin, menyebut penghentian impor akan membuat harga singkong lebih stabil. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APRI), Fathudin Rosidi, menambahkan, bantuan subsidi hingga solusi pemasaran gula dari pemerintah memberi napas baru bagi petani tebu.
Amran menegaskan, kebijakan pangan era Presiden Prabowo berorientasi pada kesejahteraan seluruh pihak. Dalam 11 bulan pertama pemerintahannya, sudah terbit 17 kebijakan strategis di sektor pangan, termasuk perbaikan regulasi pupuk, subsidi bibit Rp 200 miliar, dan sebagainya. Di sektor beras, Amran optimistis swasembada dapat tercapai lebih cepat dari target empat tahun.
Pemerintah juga menyiapkan program hilirisasi perkebunan senilai Rp 9,9 triliun untuk replanting dan penanaman baru kelapa, kakao, mente, kopi, lada, dan pala. Program ini ditargetkan selesai dalam dua tahun dengan potensi membuka 1,6 juta lapangan kerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika