REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung rencana pemerintah menarik dana cadangan berlebih (excess reserve) sebesar Rp200 triliun untuk ditempatkan di perbankan nasional. Kebijakan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini dinilai dapat memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyatakan langkah pemerintah memberi ruang tambahan bagi perbankan untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi. “BNI menyambut baik setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Penempatan dana di perbankan tentu akan menambah ruang likuiditas dan menjadi stimulus positif dalam mendukung pembiayaan di sektor riil,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Republika, Jumat (12/9/2025).
Okki menambahkan, BNI akan menyalurkan kredit secara sehat dan produktif sesuai agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. “BNI berkomitmen untuk tetap menyalurkan kredit secara sehat dan produktif, sejalan dengan prioritas pemerintah,” tegasnya.
Meski begitu, Okki menilai efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada aturan teknis yang akan diterbitkan regulator. Menurutnya, aspek yang perlu diperjelas mencakup skema penempatan dana, tata kelola, jangka waktu, mitigasi risiko, serta sektor prioritas penyaluran.
Kebijakan penarikan dana Rp200 triliun ini dipandang sebagai langkah tepat memperkuat intermediasi perbankan sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Dengan likuiditas yang lebih kuat, perbankan diyakini mampu lebih agresif membiayai proyek strategis yang mendorong pertumbuhan nasional.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengumumkan rencana menempatkan dana segar hingga Rp200 triliun di perbankan guna menggerakkan perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, dana itu akan berasal dari simpanan pemerintah yang saat ini tercatat Rp 430 triliun di Bank Indonesia (BI).
“Dari Rp430 triliun, saya pindahkan Rp200 triliun ke sistem perbankan agar bisa menyebar di sistem dan ekonomi bisa tumbuh,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).
Dana tersebut akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah di bank-bank umum. Meski tidak disalurkan langsung, Purbaya optimistis perbankan akan menggunakannya untuk ekspansi kredit. “Bank pasti punya cost, sehingga mereka akan mencari return yang lebih tinggi dari cost itu. Dari situlah kredit akan mulai tumbuh,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, kondisi sistem keuangan selama setahun terakhir dinilai kering sehingga memperlambat perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi. “Begitu saya masuk ke Kemenkeu, saya lihat sistem finansial kita agak kering. Satu tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan antara moneter dan fiskal,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah awal yang akan terus dievaluasi. “Ini percobaan pertama. Akan berlanjut sampai terlihat dampak signifikan di sistem. Saya juga akan bicara dengan Gubernur BI agar mendukung kebijakan ini,” katanya.
Ia juga meminta bank sentral tidak langsung menyerap kembali likuiditas yang masuk ke perbankan. “Kalau dana itu masuk ke sistem, saya sudah minta ke bank sentral jangan diserap kembali,” tegasnya.
Purbaya menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat. “Biar pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, sedangkan kebijakan moneter cukup mendukung. Kalau keduanya selaras, ekonomi bisa hidup kembali. Itulah sinergi antara fiskal dan moneter,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika