REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan proses pemulihan fasilitas umum (fasum) yang rusak pascademonstrasi di berbagai daerah Indonesia akan dikerjakan secepat mungkin. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan perbaikan selesai maksimal enam bulan agar tidak mengganggu layanan publik.

Dody mengatakan, pendataan kerusakan bangunan sudah dilakukan dan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Terdapat tiga kriteria kerusakan fasilitas publik, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.

“Kalau ringan, kurang dari satu minggu harus sudah selesai. Misalnya kaca pecah. Kalau sedang, mungkin bisa tiga sampai empat bulan. Kalau sudah berat, ya mungkin sekitar enam bulan,” ujar Dody saat meninjau kerusakan Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Menurut Dody, sesuai arahan Presiden Prabowo, prioritas utama adalah memperbaiki fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti jalan tol, halte, gedung perkantoran pemerintah, serta sarana pemerintahan di daerah.

“Ini kondisi tanggap darurat. Kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp 900 miliar. Diutamakan Jakarta dulu sebagai pusat pemerintahan,” ucap Dody.

Langkah cepat Kementerian PU dalam memperbaiki fasilitas umum diharapkan mampu mengembalikan aktivitas masyarakat serta berdampak positif pada layanan publik dan pergerakan ekonomi. Berdasarkan data, terdapat 21 fasilitas umum rusak ringan, 18 rusak sedang, dan 35 rusak berat.

“Pemerintah bergerak cepat, tapi kami juga butuh waktu untuk memastikan semua perbaikan dilakukan dengan kualitas terbaik. Yang penting, masyarakat jangan khawatir, kami akan tuntaskan,” kata Dody.

Ikuti Whatsapp Channel Republika