REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai aksi panic buying. Peringatan ini menyusul eskalasi kemarahan masyarakat akibat sejumlah kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.

“Panic buying bisa timbul di beberapa titik terkait demo yang berlangsung tiga hari terakhir. Apalagi jika sudah ada pemberlakuan darurat militer atau jam malam,” ujar Huda kepada Republika pada Ahad (31/8/2025).

Huda menilai aksi panic buying bisa terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya atau Bandung, terutama di Jakarta yang menjadi episentrum demonstrasi. Ia mendorong pemerintah memastikan kondisi kondusif terlebih dahulu untuk memperlancar arus barang.

“Ketika arus barang aman, maka panic buying bisa teratasi dampaknya,” ucap Huda.

Huda menyampaikan kondisi saat ini muncul dari kesulitan masyarakat, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) justru menyatakan ekonomi Indonesia meningkat. Menurutnya, ekonomi masyarakat sedang terpuruk dengan semakin banyak PHK, harga barang melejit, serta berbagai indikator lainnya.

“Pengaburan fakta oleh pemerintah bisa menimbulkan bom waktu yang meledak, bukan oleh pemerintah, tapi oleh rakyat yang marah,” kata Huda.

Terkait IHSG, lanjut Huda, investor pasti akan melihat kejadian dalam dua hari terakhir sebagai sentimen negatif yang menyebabkan capital outflow. Bahkan investor ritel juga akan melakukan hal serupa. Ketidakstabilan politik, menurutnya, akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

“Pada akhirnya akan memengaruhi kondisi usaha Indonesia. IHSG pasti akan memerah,” ujarnya.

Selain itu, sambung Huda, investor sektor riil juga akan mengurungkan niatnya untuk masuk ke Indonesia. Melihat kekacauan yang ditimbulkan dari sikap pemerintah yang acuh terhadap realitas masyarakat, Huda meyakini investor tidak akan lagi percaya dengan iklim investasi di Indonesia.

“Akibatnya investor akan mengurungkan niat berinvestasi di Indonesia, kecuali investor yang memang bagian dari oligarki pemerintah,” ungkap Huda.

Huda menyampaikan kerugian yang dialami ekonomi Indonesia, khususnya di Jabodetabek, cukup besar. Ia mengatakan sektor jasa yang berkontribusi sekitar 45 persen dari ekonomi nasional atau sekitar Rp 9.900 triliun per tahun turun signifikan dalam dua-tiga hari terakhir.

“Jika tiga hari saja dampaknya sudah 10 persen, maka kerugian bisa mencapai Rp 8–9 triliun secara ekonomi makro. Tentu ini kerugian akibat inkompetensi pemerintah dalam mengatasi demo tiga hari terakhir,” lanjutnya.

Huda mengingatkan ekonomi Indonesia akan semakin melambat ketika tidak ada investasi masuk. Dunia usaha juga waswas jika dampak demo makin meluas. Ia menyebut investasi pasti berkurang dan ketersediaan lapangan kerja terbatas.

“Daya beli masyarakat bisa turun akibat inkompetensi pemerintah dalam menghadapi gelombang protes ini,” ujar Huda.

Begitu pula penerimaan perpajakan yang dipastikan berkurang. Menurut Huda, ada dua faktor utama, yaitu lesunya ekonomi akibat demo yang tak kunjung selesai dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

“Ekonomi kita pasti terganggu. Orang akan menahan konsumsi karena masa depan ekonomi semakin tidak pasti. Kepatuhan pajak akan menurun drastis,” kata Huda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika