REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Zulkifli Rasyid, mengungkapkan keresahan para pedagang yang merasa dirugikan akibat merebaknya isu pengoplosan beras medium menjadi premium. Ia menyebut isu beras oplosan berdampak langsung pada aktivitas perdagangan di pasar.
“Kami sebagai pedagang resah dan gelisah terhadap cerita yang berkembang saat ini terkait pengoplosan beras. Hal itu mengakibatkan dampak yang tidak baik untuk pasar,” ujar Zulkifli saat dihubungi Republika, Selasa (15/7/2025).
Zulkifli menegaskan, para pedagang di PIBC tidak pernah melakukan praktik curang. Selain melanggar hukum, ia menilai tindakan tersebut tidak masuk akal dari sisi kualitas beras.
“Izinkan saya selaku Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Haji Zulkifli, kami pedagang pasar tidak pernah mengoplos beras medium menjadi premium. Kalau beras medium kami jadikan premium, itu hukumnya sudah salah. Kami tidak pernah melakukan hal itu,” tegasnya.
Ia mengaku heran pasar induk justru sering dituding sebagai sumber masalah, padahal pedagang juga menjadi korban dari kegaduhan yang terjadi.
Menurut Zulkifli, isu beras oplosan ini memperparah kondisi pasar yang memang sedang lesu. Ia mengatakan pasokan dari daerah menurun akibat penyerapan oleh Bulog dan masa panen yang sudah hampir berakhir, sehingga stok di pasar terbatas dan harga ikut melonjak.
“Pasar Induk Cipinang sampai detik ini masih sepi dan kurang bergairah. Harga beras medium itu sekarang masih berkisar di atas Rp 13.400–Rp 13.800 per kg. Makanya terjadi kelangkaan beras di Pasar Induk Cipinang dan harga pun ikut naik,” katanya.
Zulkifli juga menyayangkan intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak menyasar langsung Pasar Induk Cipinang. Padahal, menurutnya, pemerintah bisa memainkan peran kunci dalam menstabilkan harga melalui stok yang dikuasai Bulog.
“Yang mempunyai stok sekarang adalah pemerintah, Bulog lah yang mempunyai stok, Bulog-lah yang bisa untuk menstabilisasi harga supaya harga di pasaran jangan naik,” ucapnya.
Zulkifli mendorong agar pemerintah segera mengusut tuntas dugaan praktik kecurangan yang sebenarnya. Ia mencatat baru 10 dari 212 merek yang diperiksa, dan berharap pelaku sesungguhnya ditindak tegas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika