Rabu 25 Jun 2025 23:55 WIB

Sri Mulyani: Indonesia Tetap Bebas Aktif di Tengah Gejolak Geopolitik

APBN terjaga, kerja sama terbuka untuk kesejahteraan global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia mengusung prinsip bebas aktif. (ilustrasi)
Foto: BPMI Setpres
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia mengusung prinsip bebas aktif. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia mengusung prinsip bebas aktif, baik secara politik maupun ekonomi, di tengah eskalasi konflik geopolitik global saat ini.

“Saya sampaikan Indonesia mengusung prinsip bebas aktif baik dalam konteks politik maupun ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati yang dikutip di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Baca Juga

Pernyataan tersebut disampaikan saat wawancara dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Dalam kesempatan itu, ia membahas situasi geopolitik, kebijakan moneter global seperti The Fed, hingga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Sri Mulyani menekankan bahwa APBN tetap terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian global. Defisit anggaran tercatat sebesar Rp 21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2025, dan masih dalam jalur yang aman (on-track).

Dari sisi penerimaan, belanja, dan pembiayaan, APBN tetap dijalankan dengan prinsip countercyclical untuk merespons tekanan ekonomi global akibat konflik geopolitik.

Sebagai informasi, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 995,3 triliun, belanja negara Rp 1.016,3 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 324,8 triliun hingga periode tersebut. “Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara demi kesejahteraan dan kepentingan bersama,” lanjut Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga mendiskusikan dampak konflik Iran dan Israel bersama Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Al Jadaan dan Menteri Keuangan Qatar Ali Alkuwari dalam pertemuan AIIB. Ketiganya menyampaikan harapan agar ketegangan di Timur Tengah segera mereda dan perdamaian dapat tercapai demi kepentingan umat manusia.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan rapat koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk membahas dampak konflik Iran dan Israel terhadap ketahanan energi Indonesia, khususnya terkait harga minyak dunia.

Menurut Bahlil, dinamika di Timur Tengah memperkuat urgensi peningkatan produksi minyak dan gas bumi (lifting migas) di dalam negeri untuk menjaga ketahanan energi nasional.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement