REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2025–2034. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan secara substansi periodisasi lahirnya RUPTL tersebut.

Bahlil mengatakan, RUPTL yang baru diluncurkan telah sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan disusun berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Ia mengibaratkan RUKN seperti Undang-Undang, sedangkan RUPTL seperti Peraturan Pemerintah (PP).

“KEN ini semacam rohnya, kira-kira begitu. KEN telah disetujui pada 5 Februari 2025, RUKN-nya saya tandatangani pada 5 Maret 2025. Nah, ini adalah pohon rujukan, lalu kemudian lahirlah RUPTL,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Bahlil menerangkan bahwa penyusunan RUPTL ini melewati proses panjang dan dilakukan secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak. Sehingga, menurutnya, RUPTL dapat melahirkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Ia tidak membantah bahwa beberapa kali terjadi perubahan dalam proses penyusunan RUPTL. Pemerintah, tegasnya, tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan golongan tertentu, melainkan melibatkan semua pihak.

“Konsep yang dibangun itu betul-betul melihat tingkat kebutuhan kita sekarang dan ke depan, dengan basis pada masa lalu,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan, kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki program strategis yang salah satunya adalah kedaulatan energi dan transisi energi. RUPTL ini menjadi pedoman dalam implementasi ketersediaan ketenagalistrikan di Indonesia.

Bahlil menilai situasi global saat ini penuh dinamika. Komitmen Paris Agreement terhadap transisi energi, kata dia, tidak sekuat pada awalnya. Beberapa negara yang dulu menjadi inisiator, kini mulai keluar dari komitmen yang ditetapkan.

“Tapi kita harus konsisten menjalankan ini, dengan memperhatikan kemampuan kita, tingkat ketersediaan energi, dan juga keekonomian,” tegas sosok yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dalam RUPTL ini, tercantum rencana penambahan pembangkit listrik pada periode 2025–2034 yang naik menjadi 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, komposisi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 42,6 GW, storage 10,3 GW, dan fosil 16,6 GW.

Ikuti Whatsapp Channel Republika