REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya pembenahan ekosistem perberasan nasional. Upaya ini dinilai tidak hanya untuk menjaga stabilitas pangan, tetapi juga demi mengangkat kesejahteraan petani.
Amran menyoroti praktik curang yang selama bertahun-tahun merusak tata niaga beras, mulai dari beras oplosan hingga permainan harga oleh segelintir pelaku usaha besar. “Inilah yang kita benahi. Mafia pangan tidak boleh lagi menguasai rantai perberasan kita,” ujar Amran dalam keterangannya dikutip pada Senin (25/8/2025).
Ia menyebutkan hasil dari berbagai langkah pembenahan mulai terlihat. Serapan gabah oleh Bulog melonjak dari 3.000 ton per hari menjadi 6.000 ton per hari. Cadangan beras pemerintah kini mencapai 4,2 juta ton, jauh lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya sekitar 1 juta ton.
Kebijakan penyerapan gabah yang lebih agresif membuat harga gabah petani terjaga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di kisaran Rp6.500 per kg. Dampaknya, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2025 tercatat 122,64, menunjukkan peningkatan nyata kesejahteraan petani.
Amran menambahkan, pemerintah juga mengamankan stok beras dan mempercepat distribusi lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini membuat harga beras mulai turun di 15 provinsi dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Aceh, dan Sumatera Utara.
“Ini bukti bahwa pembenahan ekosistem perberasan tidak hanya menyelamatkan konsumen, tetapi juga meningkatkan semangat petani sekaligus menggairahkan industri penggilingan kecil dan pasar tradisional yang sebelumnya terhimpit dominasi segelintir pelaku besar,” kata Amran.
Dengan stok yang kuat serta harga yang mulai stabil, Amran optimistis Indonesia mampu menghadapi gejolak global sekaligus menuju kedaulatan pangan. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan petani kini juga semakin membaik.