REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memberikan sinyal bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan berlanjut dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
“Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah efisiensi, dan tentu penyusunan APBN 2026 akan menggunakan seluruh hasil evaluasi yang dilakukan tahun ini,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani menyebut, pihaknya masih menunggu laporan hasil efisiensi dari kementerian/lembaga (K/L) yang ditargetkan masuk dalam dua bulan ke depan. Di saat bersamaan, Kementerian Keuangan juga sedang meninjau kondisi makroekonomi sebagai dasar penyusunan postur APBN 2026.
Ia menegaskan, APBN akan dioptimalkan sebagai instrumen counter-cyclical untuk melindungi masyarakat dan mendukung dunia usaha.
Strategi anggaran, lanjutnya, akan diselaraskan dengan delapan program prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian dikembangkan bersama K/L terkait sesuai arahan presiden.
“Jadi, kami akan tetap selektif karena APBN adalah instrumen dengan batasan, namun harus difokuskan pada bidang-bidang prioritas yang memerlukan afirmasi,” jelas Sri Mulyani.