Kamis 24 Apr 2025 16:08 WIB

Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Tinggi dari Proyeksi IMF

IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke level 2,8 persen pada 2025.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Gita Amanda
KSSK memastikan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) kuartal I 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. (ilustrasi)
Foto: YouTube PerekonomianRI
KSSK memastikan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) kuartal I 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) kuartal I 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. Ketua KSSK Sri Mulyani menyampaikan ketidakpastian tersebut dipicu dinamika kebijakan tarif Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan eskalasi perang dagang yang diperkirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi AS, Cina, dan ekonomi global. 

"IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke level 2,8 persen pada 2025 dan tiga persen pada 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turut direvisi ke 4,7 persen untuk 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK II 2025 di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

 

Kendati demikian, Menteri Keuangan itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai lima persen pada 2025. Keyakinan Sri ditopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang didukung belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya.

 

Sri Mulyani menyampaikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Sri mengatakan IHK pada Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,03 persen yoy, dengan inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,48 persen yoy.  

 

"Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Yield Surat Utang Negara (SUN) seri benchmark tenor 10 tahun tercatat turun 2,0 bps secara ytd ke level tujuh persen," sambung Sri Mulyani. 

 

Sri memastikan kinerja APBN kuartal I 2025 terjaga dengan baik yang tercermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar Rp 104,2 triliun atau 0,43 persen PDB. Selain itu, lanjut Sri, penerimaan perpajakan mencapai Rp 400,1 triliun atau 16,1 persen dari target APBN.

 

"Terjadi pembalikan tren menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan pada Maret 2025," ucap Sri Mulyani. 

 

Sri mengatakan realisasi belanja negara pada kuartal I mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN) yang menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber. Sri menyebut realisasi pembayaran anggaran juga masih berjalan sesuai rencana yakni mencapai Rp 250 triliun atau 40,6 persen dari target APBN.

 

"Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber sekaligus mengakselerasi pencapaian target pembangunan. Pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani. 

 

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perkembangan dari sisi penjaminan simpanan perbankan menunjukkan tren yang terjaga selama tiga bulan pertama 2025. LPS, ucap Purbaya, memastikan SSK dan kinerja ekonomi nasional tetap terjaga melalui program penjaminan simpanan yang kredibel dan resolusi bank yang efektif.  

 

"Jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Februari 2025 mencapai 99,94 persen dari total rekening atau setara dengan Rp 16.041.345 rekening untuk nasabah bank umum," ujar Purbaya. 

 

Purbaya menyampaikan jumlah rekening yang dijamin LPS untuk BPR-BPRS hingga akhir Februari 2025 mencapai 99,98 persen dari total rekening nasabah atau setara dengan 15.594.738 rekening. Purbaya menyampaikan LPS mempertahankan tingkat bunga penjaminan atau TBP masing-masing sebesar 4,25 persen untuk simpanan rupiah di Bank Umum dan 6,75 persen untuk simpanan rupiah di BPR, serta 2,25 persen untuk simpanan valuta asing di Bank Umum.

 

"LPS secara intensif juga melanjutkan penyusunan kebijakan dan pengaturan yang mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan," kata Purbaya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement