REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan Indonesia tetap optimistis di tengah perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China berkat kinerja fiskal yang cukup baik. Dalam kegiatan HSBC Summit 2025 di Jakarta, Selasa (22/4/2025), Thomas menjelaskan kinerja APBN hingga 31 Maret 2025 telah mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp 516,1 triliun atau 17,2 persen dari target.
Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp 620 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN, hampir dua kali lipat dari total belanja bulan sebelumnya sebesar Rp 348,1 triliun.
Sementara, defisit anggaran 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Thomas menyebut capaian ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.
“Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian. Pemerintah telah dengan cepat beradaptasi dengan tantangan global,” ujar Thomas.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan sektor manufaktur yang tumbuh positif.
Inflasi juga terkendali di level 1,03 persen (yoy) pada Maret 2025 dan surplus perdagangan Indonesia telah bertahan selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
“Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat,” tambahnya.
Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Menurut Wamenkeu Thomas, APBN 2025 akan difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Pemerintah juga memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, dan air, serta hilirisasi komoditas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Di bawah pemerintahan presiden Prabowo pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” tutur Thomas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika