REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah komoditas Indonesia. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf menilai situasi ini bukan semata ancaman, melainkan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat industri nasional.
"Tantangan untuk kita lah, untuk momentum, untuk kita lebih merevitalisasi industri," ujar Aminuddin usai menghadiri acara Dharma Santi BUMN 2025 di Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Ahad (13/4/2024).
Sebelumnya, Associate Director BUMN Research Group, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan kebijakan hapus kuota impor dan pelonggaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan langkah pragmatis sebagai respons terhadap tarif resiprokal AS. Toto menyebut kebijakan ini diambil menyadari daya saing Indonesia di tengah ancaman tarif AS.
"Ini langkah pragmatis presiden. Menyadari posisi daya saing Indonesia, akan lebih berat dampak retaliasi tarif sehingga approach untuk buka lebih banyak pintu impor dari AS jadi pilihan,"* ujar Toto saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Toto memprediksi BUMN yang bergantung pada ekspor ke AS akan terkena imbas signifikan dari kenaikan tarif resiprokal AS. Oleh karena itu, Toto menekankan pentingnya diplomasi dagang untuk menegosiasikan ulang tarif.
"Eksportir BUMN tentu akan terdampak signifikan atas kenaikan tarif ini. Jadi diharapkan renegosiasi tarif oleh tim lobi Indonesia, dengan berbagai kemudahan impor dari AS, akan berdampak pada penurunan tarif yang signifikan," ucap Toto.
Selain itu, Toto mendorong upaya diversifikasi pasar ekspor agar ketergantungan pada satu pasar utama dapat dikurangi. Toto menilai langkah tersebut dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan akibat tarif AS.
"Upaya diversifikasi pasar harus lebih optimal sehingga ketergantungan pada one single market bisa dihindarkan di masa depan," kata Toto.
Muhammad Nursyamsyi
Ikuti Whatsapp Channel Republika