REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu dunia geger dengan kebijakan baru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang banyak disebut sebagai kebijakan balas dendam oleh para ekonom. Ini jadi kebijakan perdagangan proteksionis kesekian yang diumumkan Trump pada Rabu (2/4/2025) dengan dalih melindungi kepentingan negara.
Ia menyebut hari pengumuman kebijakan itu sebagai "Liberation Day". Adalah reciprocal tariffs atau tarif resiprokal, alat kebijakan fiskal yang sebenarnya bukan baru, yang diumumkan Trump diterapkan pada sejumlah negara, termasuk Indonesia
"Resiprokal artinya apa yang mereka lakukan pada kita, kita lakukan pada mereka," jelas Trump dalam konferensi pers, dilansir CBS News.
Ia menyebut tarif ini sebagai cara untuk mendorong manufaktur domestik dan menyeimbangkan persaingan dengan negara-negara yang memberlakukan tarif lebih tinggi pada impor AS dibanding tarif AS untuk produk mereka.
Namun, beberapa ekonom menyatakan tarif "balas dendam" dengan mitra dagang utama itu sulit diatur, dan berpotensi mengacaukan perdagangan global, dan menaikkan biaya bagi konsumen dan bisnis AS.
Apa Itu Tarif Resiprokal?
Tarif resiprokal akan memberlakukan tarif impor yang sama persis dengan tarif yang dikenakan negara lain pada barang ekspor AS, per produk. Misalnya, jika suatu negara mengenakan tarif 6 persen untuk sepatu buatan AS, Trump akan mengenakan tarif serupa untuk sepatu impor dari negara tersebut.
Saat ini, AS dan mitra dagangnya menerapkan tarif berbeda untuk produk yang sama. Contoh: Jerman mengenakan tarif lebih tinggi untuk kendaraan AS dibanding tarif AS untuk mobil Jerman.
"Resiprokal berarti jika suatu negara punya tarif lebih tinggi dari kita untuk produk tertentu, kita naikkan ke level itu," jelas Alex Jacquez, Kepala Kebijakan Groundwork Collaborative, sebuah lembaga kebijakan publik berhaluan kiri, kepada CBS Money Watch.
Namun, penerapannya rumit karena ada puluhan ribu kode tarif untuk berbagai produk.
"Menerapkan tarif resiprokal per kategori produk dengan setiap mitra dagang tidak feasible dengan kapasitas administrasi kita," tambah Jacquez.
Para ahli lain menduga tujuan utamanya bukan relokasi produksi ke AS atau pendapatan federal, melainkan tekanan untuk negosiasi kesepakatan dagang yang diinginkan pemerintahan Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika