REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan daftar tarif dan bea masuk terbaru pada sejumlah mitra dagang pada Kamis (3/4/2025) WIB. Indonesia tak luput dari kebijakan itu dan terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Mohamad Fadhil Hasan turut berbicara mengenai hal ini. Menurutnya, pemerintah Indonesia tetap perlu melihat respons negara-negara lainnya. Apakah akan membalas dengan menaikkan tarif terhadap AS, atau menerima lalu bernegosiasi.

Fadhil mengatakan kebijakan ini juga memiliki dampak bagi ekonomi AS. Maka dampak langsungnya akan terjadi kenaikan harga barang yang diimpor, mendorong inflasi, lalu menggerus daya beli masayarakat kelompok menengah ke bawah di sana.

"Jika terjadi kenaikan inflasi maka the Fed akan menaikkan suku bunganya dan pada gilirannya yield obligasinya. Akan terjadi penguatan dolar dan ini berarti (rupiah) akan semakin melemah," kata Fadhil Hasan, dikutip Kamis (3/4/2025).

Pertanyaan spesifiknya bagaimana respons Indonesia? Apakah akan membalas dengan menaikkan tarif impor dari AS atau negosiasi? Perlu diketahui AS adalah negara yang menyumbang surplus perdagangan terbesar untuk Indonesia, yakni 18 miliar dolar AS.

"Saran saya negosiasi bilateral dengan AS daripada melakukan reciprocal tariff (tarif timbal balik)," ujar Fadhil.

Dalam pemaparan Trump, disebutkan Indonesia memberikan hambatan perdagangan serta manipulasi nilai tukar sebesar 64 persen untuk produk dari negeri Paman Sam. Sebagai balasan, Trump menetapkan tarif setengah dari tarif yang dikenakan ke mereka.

"Walau saya juga sangsi, apa benar tarif yang kita kenakan termasuk manipulasi currency dan trade barriers sebesar 64 persen?"

Selanjutnya, mengenai dampak menengah dan panjang untuk Indonesia dan juga dunia, ia belum bisa memprediksi. Menurutnya ini tergantung pada respons negara-negara yang terkena kebijakan tersebut. Jika negara-negara lain tidak melakukan tit for tat (menghindari perang dagang), maka akan terjadi perdagangan yang lebih fair, dan justru mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi terutama di AS dan pada dunia. Jika negara yang terkena kenaikan tarif membalas, maka terjadi perang dagang, dan semuanya akan menerima hasil negatif.

"Tidak akan ada pemenang, mendorong stagflasi dan bahkan resesi," kata Fadhil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika