REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kampanye boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel semakin intensif di Indonesia. Co-Founder Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) Indonesia Giri Ahmad Taufik menegaskan langkah ini bentuk solidaritas nyata untuk rakyat Palestina.
"Harus makin diintensifikasi, untuk menunjukkan solidaritas kepada rakyat Palestina," ujar Giri saat dihubungi Republika di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).
Giri menyampaikan gerakan boikot bukan langkah baru. Namun, saat ini fokus utama adalah menerapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung Israel. Salah satu langkah konkret yang didorong oleh BDS Indonesia adalah kebijakan terkait warga negara asing yang memiliki kewarganegaraan ganda dan memiliki keterlibatan dengan militer Israel (IDF).
Giri mendorong pemerintah Indonesia untuk memproses visa bagi warga negara asing yang memiliki kewarganegaraan ganda dan aktif di dinas IDF dengan penanganan khusus. Giri menyampaikan banyak warga negara Israel yang ke Indonesia menggunakan kewarganegaraan kedua.
"Proses visa bisa dilakukan dengan buat kuesioner soal kewarganegaraan Israel, terus sampai pertanyaan apakah mereka aktif di dinas IDF, apakah mereka diterjunkan ke wilayah konflik atau tidak, kepada pemohon dari Jerman, AS, Kanada, Rusia, Australia, dan beberapa negara Uni Eropa," ucap Giri.
Giri menyampaikan langkah-langkah ini telah dilakukan di negara lain, seperti Inggris dan Australia, di mana anggota IDF yang kembali dari Israel diberhentikan dan diperiksa lebih lanjut. Giri menilai pemerintah Indonesia dapat menerapkan kebijakan serupa.
"Ini harus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," sambung Giri.
BDS Indonesia, lanjut Giri, juga sudah menyampaikan hal ini ke Kementerian Luar Negeri dan DPR. Giri menambahkan BDS Indonesia juga mendesak agar tekanan diplomatik terhadap Israel semakin diperkuat, khususnya di forum-forum internasional.
"Indonesia harus mempelopori dikeluarkannya atau dibekukannya Israel dari keanggotaan di PBB dan organisasi internasional lainnya," kata Giri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika