REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (Propami) Boris Sihar Sirait berpendapat penyebab dari ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/3/2025) belum bisa dipastikan. Ia menyinggung bisa jadi para investor asing yang menjadi mayoritas di pasar modal Indonesia mendapatkan informasi dari sumber dalam pemerintahan.
“Investor paling besar di bursa saham Indonesia kan masih investor asing. Kita nggak tahu mereka punya data apa saja, kita kan bicara data yang umum yang dibicarakan di publik, tapi yang kita kurang bisa tahu apakah mereka punya sumber langsung ke dalam elite pemerintahan,” kata Boris dalam agenda Edukasi Wartawan mengenai Makro Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pasar Modal Indonesia yang diadakan PT BEI secara daring, Selasa (18/3/2025).
Informasi-informasi yang diduga diperoleh oleh para investor asing tersebut kemungkinan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bakal dilakukan oleh pemerintah. Lantas responsnya adalah membuat indeks menjadi memerah.
Menurutnya, bisa jadi para investor sudah mendapatkan informasi yang belum diketahui oleh publik karena kemungkinan mereka memiliki sumber-sumber yang lebih dulu mengetahuinya. Misalnya akan terjadi sesuatu dalam hal ini kebijakan pemerintah atau bakal ada nanti rencana rumor-rumor adanya pergantian (reshuffle).
Lebih lanjut, Boris juga menanggapi mengenai berbagai persepsi yang mencuat mengenai adanya korelasi merosotnya IHSG dengan berbagai faktor. Mulai dari melebarnya defisit APBN 2025, korupsi di BUMN, hingga perihal RUU TNI. Menurutnya, perlu ada data dan bukti yang jelas untuk bisa memastikannya.
“Kalau mengenai korelasi faktor anjloknya IHSG ini defisit APBN, kalau saya melihat, defisit APBN kan yang ditargetkan Sri Mulyani 2,5 persen dan akan all out. Jadi korelasi itu dengan defisit APBN ya kalau kita masih percaya dengan yang dikatakan pemerintah, saya cukup meyakini Sri Mulyani akan all out untuk memperjuangkan itu, kayaknya nggak ya,” tutur dia.
Begitu juga mengenai persepsi soal banyaknya korupsi di BUMN serta ihwal RUU TNI. Menurutnya, persepsi itu juga belum bisa dibuktikan karena belum ada data yang menunjukkan korelasinya dengan terkoreksinya IHSG.
“Kalau ada pertanyaan apakah RUU TNI dan korupsi BUMN jadi mengikis (IHSD), ya kemarin-kemarin juga ada berita itu, tapi apakah itu menjadi sumber utama mendukung anjloknya IHSG, harus dibuktikan dulu ya. Kalau saya sih nggak mau terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa ada bukti pendukung yang kuat,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika