REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mempercepat transformasi digital melalui Govtech, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan ketepatan kebijakan, efisiensi layanan publik, serta optimalisasi penerimaan negara. Govtech hadir sebagai solusi fundamental untuk mengatasi berbagai tantangan inefisiensi dalam belanja pemerintah sekaligus mendorong tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Sebagai bagian dari upaya awal implementasi Govtech, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) guna membahas langkah strategis dalam percepatan transformasi digital, pada Jumat (28/2/2025). BI telah mengimplementasikan QRIS, sistem pembayaran digital yang kini digunakan oleh lebih dari 54 juta pengguna, menunjukkan bagaimana adopsi teknologi dapat meningkatkan efisiensi transaksi keuangan dan mempercepat inklusi ekonomi.
“Bank Indonesia memiliki potensi besar dalam memperkaya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui data transaksi yang dikelola oleh sistem keuangan digital. Pemanfaatan data ini akan memungkinkan peningkatan ketepatan kebijakan, khususnya dalam distribusi subsidi dan bantuan sosial,” ujar Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (1/3/2025).
Selain meningkatkan efisiensi layanan dan ketepatan kebijakan, Govtech juga memainkan peran strategis dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dan penerimaan negara. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan otomatisasi, kepatuhan pajak dapat meningkat, sehingga potensi pendapatan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional.
“Salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan penerimaan negara adalah kepatuhan pajak. Dengan Govtech, kita dapat membangun sistem yang lebih transparan, akurat, dan berbasis data, sehingga potensi penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara signifikan,” tambahnya.
Dengan penerimaan negara yang lebih optimal, pemerintah dapat lebih leluasa dalam mendanai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini menjadi langkah penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang telah dicanangkan.
"Saya yakin bahwa Govtech bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang bagaimana kita membangun pemerintahan yang lebih efisien, inklusif, dan berfokus pada hasil nyata," kata Luhut, menutup pernyataannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika