REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Era pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir hari ini, Ahad (20/10/2024). Jokowi memimpin Indonesia selama dua periode alias 10 tahun.
Dalam rentang waktu tersebut, infrastruktur menjadi salah satu yang menjadi fokus perhatian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senantiasa berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan sejumlah infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat dua peran utama infrastruktur, pertama infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.
Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi. Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian.
Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun. Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 meter pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 meter pembangunan flyover/underpass.
Di bidang permukiman, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93 persen dari total populasi. Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 hektare, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82 persen dari total populasi. Kemudian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pagu anggaran infrastruktur di empat bidang utama yakni sumber daya air, bina marga, cipta karya dan perumahan selama 10 tahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
"Jadi pagu anggaran periode pertama untuk bidang sumber daya air sebesar Rp 171,98 triliun, dan pagu untuk periode kedua sebesar Rp 236,78 triliun," ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).
Endra juga menambahkan bahwa untuk bidang bina marga pagu anggaran periode pertama (2015-2019) sebesar Rp 246,75 triliun dan pagu anggaran periode kedua (2020-2024) sebesar Rp 324,64 triliun. Kemudian untuk bidang cipta karya, pagu anggaran periode pertama (2015-2019) sebesar Rp 96,35 triliun dan pagu anggaran periode kedua (2020-2024) sebesar Rp 126,93 triliun. Sedangkan untuk bidang perumahan, pagu anggaran periode pertama (2015-2019) sebesar Rp 45,04 triliun dan pagu anggaran periode kedua (2020-2024) sebesar Rp 49,73 triliun.
Dalam pernyataannya, dikutip dari setkab.go.id, Jokowi menyinggung fakta keberhasilan membangun infrastruktur. Bukan hanya tentang membangun beton saja. Tetapi bagaimana kebermanfaatanya.
"Kita tahu dari pembangunan infrastruktur ini, World Competitiveness Ranking kita naik dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain tentu saja pemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat. Karena kita memang sekarang ini berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia. Tidak akan ada," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ia menegaskan, infastruktur menjadi kunci datangnya investasi. Pada saat yang sama, akan mengurangi biaya logistik, dari 24 persen menjadi 14 persen. Menurutnya, otomatis menekan harga di pasar, dan itu terlihat pada angka inflasi.
Dalam keterangan resminya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong agar pembangunann infrastruktur transportasi harus berlanjut di pemerintahan berikutnya. Tentunya dengan pembenahan. MTI menilai transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
"Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno.
MTI membagi Dari data Kementerian PUPR (2024), sepanjang 2015-2024, pembangunan infrastruktur antara lain ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter. Tol Trans Sumatera belum terhubung, masih menyisakan1.610 kilometer lagi untuk menyambungkan Aceh hingga Lampung.
Terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa sejak tahun 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Kemudian dapat memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen, dan sekarang bersaing dengan moda KA dan pesawat terbang. Untuk menempuh perjalanan darat dari Jakarta – Semarang atau sebaliknya, sebelumnya 10 – 12 jam, sekarang dapat ditempuh 6 jam. Semarang – Surakarta sebelumnya 2 – 3 jam, sekarang cukup satu jam. Semarang – Surabaya sebelumnya 6 – 8 jam, sekarang cukup empat jam. Semarang – Malang cukup 5 jam, Semarang – Bandung cukup lima jam.
Biaya logistik menurun dari 24 persen menjadi 14 persen, namun belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. Rata-rata uang yang dibawa pulang Rp 500 ribu seminggu bekerja bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh. Praktek pungli masih marak dan gangguan oknum APH di UPPKB masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa. Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (penggunaan WIM/weigh in motion) dan ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota.
Penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) harus segera dituntaskan. Sejak tahun 2017 upaya membenahi mulai dilakukan, namun masih ada kendala antar kementerian yang belum sepakat. Setidaknya ada 10 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam operasional kendaraan ODOL. Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang sudah kerap terjadi. Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum.
Jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik. Perlu ada kesetaraan ongkos angkutan di jalan raya dan jalan rel supaya beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang. Logistik jalan rel masih dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM nonsubsidi dan pengenaan track access charge (TAC), sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal.
Terminal tipe A yang dikelola Ditjenhubdat, dilakukan pembangunan enam terminal baru dan 53 rehabilitasi terminal. Terminak penumpang tidak perlu dibuat mewah seperti bandara yang penting fungsinya dapat maksimal. Dari sejumlah terminal itu setelah diresmikan masih belum memberikan kontribusi maksimal (sepi pengguna), karena tidak disertai pembenahan angkutan umum. Layanan angkutan umum sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. Keberadaan angkutan umum ke depan mesti menjadi perhatian serius pemerintah.
Pembangunan terminal barang diprioritaskan di daerah perbatasan, yakni empat yang sudah selesai (PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, PLBN Motaain, PLBN Skow) dan tiga sedang progress (PLBN Aruk, PLBN Motamasin dan PLBN Wini). Padahal kebutuhan terminal barang sangat besar berada di jaringan jalan nasional. Pengemudi truk kerap menggunakan bahu jalan untuk beristirahat. Belum ada satupun dibangun terminal barang di jalan nasional. Yang ada pangkalan truk milik swasta dan pemda.
Infastruktur transportasi sungai, danau dan penyeberangan selama 2015-2024, telah terbangun 44 pelabuhan penyeberangan baru, 31 halte sungai dan 16 pelabuhan danau. Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Ditjenhubdat kemenhub (2023), jumlah danau di Indonesia sekitar 840 danau dengan luas total 7.103 kilometer persegi. Sementara jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km). Untuk menanganinya diperlukan menaikkan struktur organisasi menjadi Direktorat Jenderal Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Hingga tahun 2024 telah terealisasi 322 trayek bus perintis di 35 provinsi dari target 340 trayek. Tahun 2015 masih 217 trayek di 32 provinsi. Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan layanan angkutan bus perintis. Armada bus perintis harus segera diganti, kondisinya sudah tidak layak operasi, rata-rata buatan tahun 2016.
Perum Damri sebagai BUMN yang dipercaya mengoperasikan bus perintis harus mendapat PMN untuk membeli armada bus baru. Layanan angkutan bus perintis dapat dikembangkan menjadi bus AKDP di pulau sedang, seperti Pulau Halmahera, Pulau Sumba dan Pulau Seram. Juga di daerah penghasil mineral dan pulau kecil, seperti Morowali, Pulau Obi, Pulau Alor, Pulau Adaro, Pulau Bunyu, Pulau Sebatik, Kepulauan Meranti. Tidak lupa kawasan transmigrasi perlu akses jalan layak dan layanan angkutan umum.
Subsidi angkutan barang sebagai penghubung tol laut dan jembatan udara sangat diperlukan untuk menjaga harga barang tidak mahal sampai daerah pedalaman. Operasional subsidi angkutan barang baru di 6 provinsi luar Jawa. Kendala menambah trayek subsidi angkutan barang adalah jalan daerah yang masih cukup banyak rusak (sekitar 40 persen). Diperlukan percepatan Program Inpres Jalan Daerah, selain Pemda juga menganggarkan pembangunan jalan di daerahnya.
Untuk layanan angkutan perintis, ada 269 lintasan perintis dan 104 kapal perintis. Keberadaan terminal penumpang yang dibangun belum dimanfaatkan, sehingga lalu lintas orang tanpa identitas bisa memasuki kapal penyeberangan. Tanpa ada larangan bagi penumpang yang tidak memiliki tiket berangkat. Bangunan terminal kosong dari penumpang yang seharusnya tempat menunggu sebelum penumpang dipersilakan naik ke kapal.
Modernisasi angkutan umum perkotaan telah dilakukan, meskipun masih jauh dari target capaian. Sesuai Renstra Kemenhub 2015-2019 ada di 32 kota dan Renstra Kemenhub 2019-2014 ada di 27 kota. Realitanya hanya di 14 kota. Sebanyak 11 kota dibina Ditjenhubdat dan 3 kota dikelola BPTJ. Selain itu, ada 20 pemda sudah menyelenggarakan angkutan umum skema pembelian layanan dengan subsidi berasal dari APBD. Terdapat 98 kota dan 416 kabupaten.
Sayangnya, anggaran subsidi dibatasi oleh DPR RI sebesar Rp 500 mikiar, sehingga untuk menncapai target setiap lima tahun sulit tercapai. Oleh sebab itu diperlukan Dana Alokasi Khusus (DAK) DIPA Kemenkeu, ketimbang mempertahankan subsdi BBM Rp 113 miliar yang dinimati 93 persen kendaraan pribadi. Angkutan umum hanya menikmati tiga persen BBM subsidi. Untuk mengurus transportasi wilayah aglomerasi (20 kawasan aglomerasi) perlu dibentuk Direktorat Jenderal Transportasi Perkotaan.
Sektor udara, telah terbangun 27 bandara baru dan 64 bandara direhabilitasi. Hampir semua pulau-pulau kecil dan perbatasan sudah terbangun bandara yang dapat disinggahi minal pesawat perintis. Berikutnya pembangunan sea plane dapat diperbanyak untuk pulau kecil dan wisata. Tarif tiket pesawat yang masih mahal dan beberapa bandara yang sudah terbangun belum berfungsi (Bandara Ngloram di Blora, Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, Bandara Wiridianata di Tasikmalaya, Bandara Kertajati di Majalengka) menjadi PR pemerintahan berikutnya.
Sementara di sektor laut 28 pembangunan pelabuhan baru dan 65 pelabuhan direhabilitasi. Target 229 unit kapal perintis yang terealisasi 103 unit kapal perintis. Terealisasi 107 trayek kapal perintis dari target 113 trayek. Penyelenggaraan tol laut dengan 39 kapal, 39 trayek dan114 pelabuhan disianggahi. Sterilisasi pelabuhan seperti stasiun KA belum dapat dilakukan untuk semua pelabuhan. Masih diperlukan kapal tol laut feeder yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara, Prov. Papua Barat Daya.
Pencapaian sektor perkeretaapian adalah Pembangunan LRT Jabodebek (49,21 km), MRT Lebak Bulus – Bundaran HI (15,7 km), Kereta Cepat Jakarta-Bandung (142,3 km) KA di Sulawesi (157,7 km). Sejumlah jalur KA masih perlu reaktivasi, seperti lintas Kedungjati-Tuntang (30 km), Bandung-Ciwidey (35 km), Yogyakarta-Magelang-Ambarawa, Purwokerto-Wonosobo (8 km), Semarang-Rembang-Bojonegoro (94 km). Penuntasan masalah perlintasan sebidang masih harus terus dilakukan. Kementerian PUPR sudah memiliki perencanaan Pembangunan tidak sebidang jalan rel di jalan nasional hingga 2039 dapat dituntaskan.
Keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius bangsa ini, terutama transportasi jalan. Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) makin diperkuat dan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat perlu dihidupkan kembali. Selain, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memasukkan kurikulu tertib berlalu lintas. Sarana transportasi perairan yang membawa pelajar menuju lokasi sekolah di pulau-pulau kecil, danau dan sungai harus dilengkapi dengan baju pelampung.
Frederikus Bata
Ikuti Whatsapp Channel Republika