REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) sukses mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai Peringkat Pertama Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar Semester I/2024. Bertempat di Gedung Graha Samudera KODIKLATAL Bumimoro Surabaya, penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb Jatim Didyk Choiroel dan diterima langsung oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dalam acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran pada hari Selasa (27/8/2024). Turut hadir juga dalam kesempatan tersebut Direktur Operasi bankjatim Arif Suhirman.
Busrul menjelaskan, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur atas penghargaan yang telah diberikan kepada bankjatim ini. “Kami terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN. Sehingga berbagai inovasi dalam rangka pelaksanaan APBN, baik dalam hal cara pembayaran maupun pengelolaan dananya, dapat terus ditingkatkan,” terangnya.
Sebab menurutnya, belanja pemerintah merupakan game changer bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Jawa Timur, di tengah berbagai tantangan yang ada. Sehingga dengan kelancaran belanja otomatis akan semakin meningkatkan akselerasi dan kualitas spending pemerintah. “Jadi berbagai sasaran output dan outcome dapat tercapai dengan maksimal,” ucap Busrul.
Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur, hingga 31 Juli 2024, kredit program tersalur sebesar Rp 27,82 triliun kepada 643,6 ribu debitur. Kredit program tersebut didominasi oleh penyaluran KUR (yaitu skema mikro, kecil, supermi, dan TKI) yang mencapai Rp 27,30 triliun dan telah tersalur kepada 519 ribu debitur. Kemudian penyaluran UMi sebesar Rp 516,03 miliar untuk 124 debitur. Selanjutnya, penyaluran FLPP di Jawa Timur mencapai 595,40 miliar sebanyak 5.116 rumah.
bankjatim sukses menyalurkan kredit program sebesar Rp 2,20 triliun dengan jumlah debitur sebesar 16.987. ”Kami meyakini dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, bankjatim dapat membantu para pelaku UMKM untuk mencapai potensi maksimal yang akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jawa Timur secara berkelanjutan,” tegasnya.
Kemudian untuk rekening pemerintah daerah di Jawa Timur per 31 Juli 2024, bankjatim telah mengelola 39 RKUD (provinsi/kabupaten/kota) dengan dana pagu APBN yang dikelola sebesar Rp 63,49 triliun. Selain itu, BJTM juga menghimpun 7.379 RKD (desa) dengan dana pagu APBN dikelola Rp 7,71 triliun.
Didyk menjelaskan, APBN pada Kementerian/Lembaga dan Pemda di Jawa Timur berperan penting dan strategis bagi kemajuan serta kesejahteraan rakyat Jawa Timur, bahkan Indonesia. APBN dikumpulkan dari kegiatan perekonomian masyarakat dan harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan, pembangunan, ketertiban, keamanan masyarakat, serta keutuhan NKRI. ”Untuk mencapai tujuan APBN, kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting,” terangnya.
Adapun kapasitas meliputi proses administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pembayaran. Kemudian akuntabilitas meliputi proses pencatatan, pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja output, outcome, impact. ”Maka dari itu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas seluruh dukungan, kolaborasi, dan sinergi semua pihak sehingga penyaluran APBN bisa berjalan dengan optimal. belanja pemerintah yang solid juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ungkap Didyk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika