Selasa 21 May 2024 23:40 WIB

Kemenkeu Sebut APBN Siap Mendukung Penyelesaian Permasalahan Air

Skema untuk menyelesaikan masalah air Indonesia sebenarnya sudah cukup lengkap.

Pengendara motor melintas di depan logo Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/5).
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Pengendara motor melintas di depan logo Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bobby Wahyu Hernawan menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap untuk mendukung penyelesaian permasalahan air.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terbuka untuk segala jenis kerja sama internasional yang dapat mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Ke-6.

Baca Juga

"Pemerintah Indonesia siap untuk segala jenis kerja sama internasional, baik dengan MDB (Multilateral Development Bank) atau dengan sektor swasta seperti yang disebutkan dalam presentasi saya. Di Indonesia, APBN turut mendukung, dan bahkan (mendukung) sedikit lebih tinggi dari rata-rata anggaran negara di dunia," kata Bobby dalam sesi panel World Water Forum Ke-10 2024 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (21/5/2024).

Kesiapan Pemerintah Indonesia juga tercermin dari adanya instrumen pembangunan berkelanjutan seperti SDG Indonesia One. SDG Indonesia One merupakan platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Program ini menyediakan berbagai fasilitas, seperti: Fasilitas Pengembangan Proyek, Fasilitas Mitigasi Risiko, Fasilitas Pembiayaan, Fasilitas Investasi. Kemudian, keterbukaan Indonesia dalam bekerja sama juga dapat dinilai dengan adanya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau Public Private Partnership (PPP).

Bobby mengatakan bahwa komitmen pemerintah dalam penyelesaian permasalahan ketersediaan air bersih juga telah terwujud dengan adanya Dana Air Indonesia atau Indonesia Water Fund. "Jadi pada dasarnya, Indonesia sudah cukup lengkap dalam hal skema atau infrastruktur untuk menyelesaikan masalah air, jadi kami mengundang semua mitra internasional," ujarnya.

Kendati demikian, Bobby memberikan catatan bahwa dalam merancang mekanisme pendanaan campuran atau blended finance di sektor air harus dengan aturan yang jelas dan hati-hati. Karena bagaimanapun, blended finance merupakan bentuk investasi yang membutuhkan imbal hasil (return).

"Di sektor air, kita harus benar-benar berhati-hati dalam hal pembiayaan," ujarnya.

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement