REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik di Timur Tengah saat ini semakin memanas dengan serangan ratusan drone Iran ke Israel pada Ahad (14/4/2024). Serangan itu sebagai bentuk balasan atas serangan Israel yang telah menghancurkan gedung Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April 2024 lalu.
Selain memicu ketegangan regional hingga ke tingkat global, eskalasi konflik ini diperkiran pula bakal berdampak ke perekonomian global. Itu sekaligus akan meningkatkan risiko makroekonomi bagi perekonomian Indonesia.
Merespons situasi tersebut dan guna mengambil berbagai langkah antisipatif, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyelenggarakan rapat terbatas dengan seluruh unsur Kedeputian pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Melibatkan pula sejumlah Duta Besar.
“Rambatan dampak (eskalasi konflik) kepada pasar finansial Indonesia baru akan terlihat saat pembukaan pasar besok pagi (16/4/2024). Namun langkah-langkah antisipatif akan disiapkan untuk menjaga kepercayaan pasar atas dampak potensi semakin meningkatnya harga komoditas terutama minyak akibat terganggunya pasokan, serta kenaikan harga emas, sebagai aset safe haven, dan rambatan ke sektor lainnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (15/4/2024)
Ia juga menyampaikan, konflik tersebut akan menimbulkan gangguan pada rantai pasokan melalui Terusan Suez yang akan berdampak langsung setidaknya pada kenaikan biaya kargo. Produk yang terganggu antara lain gandum, minyak, dan komponen alat-alat produksi dari Eropa.
Secara fundamental, kata dia, perekonomian Indonesia relatif masih cukup kuat, pertumbuhan ekonomi masih terjaga di atas lima persen dengan inflasi terkendali. Sampai Februari 2024, neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus, dan menopang Cadangan Devisa yang pada posisi terakhir pada Maret 2024 tercatat masih kuat.
“Pastinya Pemerintah tidak tinggal diam, kita akan siapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan agar perekonomian nasional tidak terdampak lebih jauh. Tentunya tingkat kepercayaan pasar kepada kemampuan perekonomian nasional untuk merespons dampak eskalasi konflik mesti kita jaga,” tegas dia.
Pembahasan sejumlah respons kebijakan dalam rapat tersebut di antaranya terkait respons dampak konflik di tingkat regional dan global, kinerja sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi, serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan otoritas terkait untuk strategi pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran ke depan. Ia berharap, para pelaku pasar tetap tenang dan tidak mengambil langkah spekulatif.
Pemerintah, sambungnya, akan terus mencermati perkembangan global dan regional yang ada serta akan mengambil langkah-langkah yang kuat dan fokus dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Respons kebijakan yang terukur dari pemerintah kita harapkan akan mampu memitigasi dengan baik dampak eskalasi konflik global saat ini,” tutur Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
