Rabu 14 Feb 2024 14:20 WIB

Soal Anggaran Kementerian Diblokir, Menkeu Jelaskan Soal Automatic Adjustment

Penyerapan anggaran dari Kementerian Lembaga rata-rata juga di sekitar 95 persen.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Lida Puspaningtyas
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan hak pilih Pemilu 2024 di TPS 073 di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024).
Foto: Dian Fath Risalah/Republika
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan hak pilih Pemilu 2024 di TPS 073 di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan nilai automatic adjustment atau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2024 tidak akan mengganggu prioritas masing-masing dari K/L tersebut. Ia menekankan bahwa automatic adjustment hanya sebagai antisipasi.

 

Baca Juga

"Selama ini kami (pemerintah) lakukan juga, selama tahun 2022, 2023, dan sekarang 2024,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai memberikan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di TPS 073 yang berlokasi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, pada pagi ini, Rabu (14/2/2024).

 

 

Sri Mulyani menjelaskan, dalam pelaksanaan automatic adjusment  K/L mengusulkan sendiri Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)/akun yang akan diblokir sesuai besaran automatic adjustment masing-masing K/L yang terlampir pada Surat Menteri Keuangan tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 melalui mekanisme revisi anggaran.

Anggaran automatic adjustment berasal dari belanja K/L dalam bentuk Rupiah Murni (RM) dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir. Nantinya, pemerintah akan menyampaikan kepada seluruh K/L adanya pencadangan 5 persen yang berguna kalau sampai ada sesuatu menjadi prioritas dari negara.

 

"Seperti pada 2022 dan 2023 terjadi bergejolaknya harga komoditas, yang menyebabkan harga minyak goreng melonjak. Kemudian pemerintah melakukan beberapa langkah prioritas. Kemudian pada tahun 2023 juga dilakukan prioritas baru seperti inpres untuk perbaikan jalan karena jalan-jalan yang rusak," jelasnya.

 

Ia pun kembali menegaskan, angka pencadangan 5 persen tersebut tak boleh mengganggu prioritas masing-masing K/L. Adapun, selama ini, kata penyerapan anggaran dari Kementerian Lembaga rata-rata juga di sekitar 95 persen.

 

“Kalau dilihat dari track record hampir semua Kementerian, itu kira-kira ada di bagian yang dianggap tidak akan memengaruhi prioritas dari K/L. Itu yang kami lakukan,” tegas Sri Mulyani.

 

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, juga akan menimbang bila situasinya membaik dari ketidakpastian ekonomi dan global dan anggaran prioritas sudah diamankan sesuai dengan program pemerintah, tentunya pemerintah akan menyampaikan kepada K/L. Mekanisme tersebut pun sudah berjalan selama 4 tahun terakhir.

 

"Semenjak pandemi. Tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran K/L,” kata Sri Mulyani.

 

Diketahui, kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment, antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya). Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2024.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement