Respons Kemenhub Soal Usul DPR Ada Gerbong Khusus Merokok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Allan Tandiono menolak usulan anggota Komisi VI DPR terkait adanya gerbong khusus untuk merokok dalam perjalanan kereta api jarak jauh. Allan menyampaikan usulan tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2012 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

"Angkutan umum, termasuk kereta api telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok atau KTR," ujar Allan saat media briefing terkait peningkatan keselamatan transportasi di sektor darat, laut, udara serta perkeretaapian di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Allan mengatakan aturan tersebut sudah menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan layanan transportasi publik. Allan menjelaskan penerapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan seluruh penumpang.

"Harus dipastikan juga perjalanan dengan kereta api memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan yang mencakup udara yang bersih dan sehat di dalam kereta," ucap Allan.

Allan menegaskan kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan standar pelayanan transportasi yang aman bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Allan menekankan arah kebijakan perkeretaapian lebih difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan.

"Kebijakan ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan tadi yang selalu kami ingatkan yaitu berfokus pada kualitas pelayanan," kata Allan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)

Baca Juga

Ekonom Kritik Tunjangan PPh DPR Ditanggung Negara: APBN Bisa Hemat Rp 18,8 Miliar

Wamen Stella tak Sangkal Laporan Soal 13 Kampus Diragukan Integritas Penelitiannya

AS Sebut Hamas tak Miliki Masa Depan di Gaza