REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024. Hanya saja penyalurannya akan dilakukan sekaligus atau langsung sebesar Rp 600 ribu pada Februari mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan BLT tersebut disalurkan pada saat Pemilihan Umum (Pemilu). Seperti diketahui, Pemilu bakal digelar pada 14 Februari 2024.

Salah satu alasannya, kata dia, guna memitigasi risiko pangan. "BLT mitigasi pangan apakah masih dibutuhkan? Saya sampaikan, inflasi volatile food itu nilainya masih 6,73 persen year on year (yoy)," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Ia menegaskan, program bantuan sosial atau bansos seperti BLT merupakan instrumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk Undang-undang (UU). Maka keberadaannya sudah dibahas bersama seluruh fraksi partai politik di DPR RI.

"Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang anggaran pendapatan dan belanja negara. Di mana sumbernya disetujui oleh DPR, penggunaannya juga disetujui DPR," jelasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran BLT sebesar Rp 11,25 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dijelaskan, bantuan itu termasuk dalam bantuan sosial (bansos) program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, BLT itu menggantikan BLT El Nino yang sudah digelontorkan tahun lalu. Dengan dirapel tiga bulan, maka rakyat miskin mendapat Rp 600 ribu sekaligus.

"Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan, dan itu akan dievaluasi tiga bulan lagi. Tiga bulan pertama diberikan Februari yang besarnya Rp 200 ribu per bulan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika