REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman angkat bicara mengenai proyek Food Estate yang disinggung calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD gagal dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Amran menyebutkan hasil dari berbagai proyek yang sedang dikerjakan di beberapa daerah telah berjalan baik dan sesuai target. "Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses," kata Amran dikutip dari siaran persnya, Senin (22/1/2024).
Kenyataannya, lanjut dia, Indonesia memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kementan sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif.
Food estate yang masuk program strategis nasional (PSN) 2020-2024 merupakan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Amran mencontohkan, saat ini Food estate berjalan di Humbang Hasundutan di Sumatra Utara seluas 418,29 hektare. Untuk Food Estate Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektare (Ha) telah berhasil panen komoditas hortikultura.
Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktifitas 5 ton/ha. Begitu pula di Sumba Tengah NTT dan Kabupaten Keerom Papua yang telah mampu panen jagung seluas 500 hektare.
"Food estate tersebut sudah berhasil panen. FE Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut," katanya.
Amran menegaskan, sektor pertanian akan selalu menjadi bantalan ekonomi nasional dan mampu menekan inflasi. Sektor ini pernah mencatat mampu menurunkan inflasi hingga 1,26 persen pada tahun 2017 dan keberhasilan swasembada beras.
Indonesia bahkan sudah menghentikan impor bawang merah sejak 2016, bahkan pada 2017 Indonesia ekspor bawang merah ke enam negara, salah satunya Thailand. Begitu pula swasembada beras telah mampu dicapai pada 2018, 2019, dan 2020. Komoditas jagung, telur dan ayam juga swasembada pada 2018.
"Saya ingin mengingatkan bahwa pertanian itu bukan hanya untuk jadi bahan diskusi, tapi pertanian itu harus dikerjakan. Turun ke lapangan, dan itu yang kami lakukan di Kementan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
