REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan para calon wakil presiden (cawapres) tidak menjelaskan dengan cukup jelas terkait strategi untuk membenahi persoalan tata kelola pangan. Said menyebut para cawapres justru mengulang-ulang kata yang digunakan saat paparan dan jawaban pada sesi tanya jawab debat cawapres.
"Bahkan pada beberapa pendapat ada terlihat ada ketidakpahaman akan sektor pertanian," ujar Said saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (22/1/2024).
Said mengambil contoh ketika ada pertanyaan strategi apa yang akan dilakukan untuk memperkuat sektor pertanian pangan, tetapi dijawab dengan membukan pabrik pupuk kimia di Papua. Said menilai hal ini menunjukkan dangkalnya pemahaman dan ketidakmengertian juga tidak adanya strategi yang jelas bagaimana negara ini bekerja memperkuat sektor pangan dan pertanian.
"Jawaban yang muncul berputar sekitar pupuk, lahan dan beberapa lainnya jika menggunakan kacamata pilar kedaulatan pangan, maka para capres hanya berkutat di pilar yang pertama, yaitu menguatnya akses petani terjadap input pertanian seperti lahan, pupuk, teknologi dan lainnya," ucap Said.
Said mempertanyakan komitmen kandidat terhadap pilar lain yang juga penting. Said mengatakan kedaulatan petani dan pangan tidak hanya soal lahan, pupuk subsidi, tetapi lebih jauh juga soal model pertanian yang berkelanjutan, juga menyangkut soal keadilan harga dan pasar bagi petani serta kuatnya sistem dan pangan lokal yang beragam di seluruh nusantara.
"Dengan penggunaan kata dan kalimat yang digunakan untuk menjelaskan visi misi capres, terlihat bahwa posisi petani tetap diletakkan sebagai obyek, sebagai alat produksi semata," lanjut Said.
Said menyebut orientasi pembangunan pangan pertanian diarahkan pada peningkatan produksi. Said mengatakan kandidat cawapres tidak punya strategi yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk strategi dan manfaat hilirisasi bagi petani.
Said menyampaikan persoalan sektor pertanian pangan sangat besar dan perlu strategi utuh dan inovatif. Said tak ingin pemerintahan berikutnya mengulang kebijakan atau program yang sudah terbukti gagal.
"Secara umum, dari debat tadi malam, kita bisa melihat bahwa para cawapres tidak memiliki visi membangun kedaulatan pangan yang jelas. Pun demikian dengan misi dan strateginya, kita tidak mendapatkan gambarannya," kata dia.
Padahal, lanjut dia, masyarakat terutama petani membayangkan pemerintahan yang akan datang memiliki visi, misi dan program yang kuat untuk mewujudkan Indonesia berdaulat pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika