REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bantuan pangan beras menjadi salah satu cara untuk menjaga daya beli masyarakat. Khususnya bagi masyarakat miskin dan yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah memutuskan untuk memperpanjang penyaluran bantuan pangan hingga Juni 2024. Ini merupakan kelanjutan penyaluran Bantuan Pangan Tahap I dan Tahap II yang sudah selesai di tahun 2023.
“Penyaluran Bantuan Pangan beras berperan sebagai unsur penekan harga beras di tingkat konsumen dan menjaga level inflasi nasional,” terang Airlangga Hartarto dalam acara Temu Wicara dan Penyaluran Bantuan Pangan Beras di Kantor di Kabupaten Lombok Tengah, pada Ahad (14/1/2024).
Dengan menggunakan data yang bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Bantuan Pangan di tahun 2024 akan disalurkan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dimana masing-masing akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg per bulan. Pada kesempatan tersebut, Airlangga menyerahkan secara simbolis kepada 5 PBP dari 100 PBP yang tercatat di Desa Kuta - Lombok Tengah dengan total beras yang disalurkan sebanyak 1 ton.
Sebagai informasi, jumlah total PBP untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdata sebanyak 643.000 penerima. Sementara itu, untuk Kabupaten Lombok Tengah sendiri tercatat sebanyak 154.127 penerima. Lebih lanjut, ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) akan terus dijaga untuk memenuhi kebutuhan stabilisasi pasokan harga pangan serta Program Bantuan Pangan.
“Stok mencukupi untuk Program Bantuan Pangan, dan program ini akan dievaluasi enam bulan lagi,” kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika