REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) akan melakukan beberapa upaya guna meningkatkan penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Itu karena, beberapa pelaku usaha bidang konveksi mengeluh penjualannya menurun hingga 70 persen dibandingkan Pemilu periode sebelumnya.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop Yulius menyebutkan, salah satu upaya yang bakal dilakukan yakni mendorong partai politik atau calon legislatif yang memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye agar dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya. "Kami (Kemenkop) tidak melakukan pertemuan dengan pihak partai tapi mengimbau," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Imbauan tersebut, kata dia, di antaranya lewat media massa. Maka, Kemenkop tidak mengeluarkan surat imbauan resmi. "Kita nggak bisa melarang orang-orang. Hanya saja kita kasih kenyataan seperti itu (penjualan UMKM menurun)," tuturnya.
Kemenkop, lanjut dia, juga meminta pelaku UMKM memperluas akses pasar di bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi atau menjual alat kampanye agar masuk ke ekosistem digital. Ke depannya, sambung Yulius, pemerintah dapat mempermudah pelaku usaha agar terhubung dalam katalog elektronik atau e-katalog.
Kemudian, kementerian akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Tujuannya mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya.
“Kami berharap seluruh sektor di pemerintahan, dapat membantu dalam menghidupkan kembali roda perdagangan di kawasan ini,” katanya. Yulius berharap, agar semua pihak ikut menekan peredaran produk impor, dengan mengontrol kualitas dan standar produk secara ketat.
Dirinya mengungkapkan, para pedagang konveksi yang beroperasi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengaku mengalami penurunan penjualan produk UMKM untuk kampanye dibandingkan periode Pemilu 2019. Kemenkop kemudian mewawancarai sekitar pedagang di kedua pasar tersebut.
Diperoleh informasi, terjadi penurunan omzet penjualan yang cukup drastis dari 40 hingga 90 persen jelang Pemilu 2024 jika dibandingkan Pemilu 2019. Biasanya, ujar Yulius, pada periode pesta demokrasi atau Pemilu, cenderung terjadi peningkatan omzet alat peraga kampanye yang signifikan, namun kondisi saat ini berbanding terbalik.
Yulius menduga, kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemesanan produk untuk kampanye langsung melalui pelaku usaha mitra dari partai sesuai daerah pemilihan (dapil).
“Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat atau 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu sebelumnya 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah," jelas dia.
Lalu keempat, kata Yulius, tren kampanye yang dilakukan secara online melalui media sosial. Terakhir, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako dibandingkan membagikan kaos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
