REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau menjadi salah satu tumpuan untuk menggenjot produksi minyak sekaligus mengejar target 1 juta barel per hari (BOPD).
"Minyak kan kita sekarang lagi mengupayakan di Rokan," kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Untuk diketahui, di WK tersebut, juga tengah diupayakan pengeboran sumur minyak non-konvensional (MNK). "Bulan Juni mudah-mudahan hasil kajian (sumur MNK) ada kesimpulan," ungkap Arifin.
Diketahui, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) selaku pengelola WK Rokan tengah mengupayakan produksi MNK yang ada di sumur Gulamo dan Kelok yang ada di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau.
Pengeboran sumur MNK merupakan salah satu pengeboran terbesar yang dilakukan PHR karena harus menembus hingga kedalaman 8.500 kaki dengan kapasitas rig sebesar 1.500 horsepower (HP).
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan beberapa kendala yang menyebabkan lifting migas hingga Oktober 2023 belum mencapai target.
Berdasarkan data SKK Migas yang ditampilkan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2023), lifting minyak hingga Oktober 2023 baru mencapai 604,3 ribu barel per hari (BOPD) atau 91,6 persen dari target APBN sebesar 660 ribu BOPD.
Sedangkan, untuk realisasi salur gas hingga Oktober 2023 baru mencapai 5.353 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 86,9 persen dari target APBN sebesar 6.160 MMSCFD.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan kendala itu disebabkan keterlambatan beberapa proyek migas akibat pandemi Covid-19 seperti proyek Tangguh Train 3 dan Jambaran Tiung Biru (JTB).
Dwi juga mengungkapkan terjadi kebocoran pipa di fasilitas produksi Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) dan juga Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera (PHE OSES) juga berdampak pada capaian lifting minyak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
