Selasa 05 Dec 2023 21:32 WIB

Pemerintah Dinilai Perlu Keluarkan Aturan tentang Boikot Produk Israel

Hingga kini pemerintah belum mengeluarkan daftar nama barang yang harus diboikot.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Ahmad Fikri Noor
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah.
Foto: .
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam meminta agar pemerintah membuat aturan yang jelas terkait aksi boikot produk pro Israel guna meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian. Protes yang disampaikan oleh kalangan pengusaha menurutnya wajar. Pasalnya, hingga kini pemerintah belum mengeluarkan daftar nama barang yang harus diboikot yang justru menimbulkan dampak persaingan yang tidak sehat.

"Aksi boikot harus dikurangi dampak negatifnya. Pemerintah harus tegas memberikan arahan produk apa yang diboikot, kenapa diboikot, dan seperti apa diboikotnya. Jadi boikot adalah imbauan bukan paksaan. Kalau kita melakukan boikot, tapi ada orang masih belanja, tidak boleh dimarahi," tuturnya di Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Baca Juga

Selain itu, menurut Piter, karena pemerintah tidak mengeluarkan arahan yang jelas terkait daftar boikot justru muncul daftar gelap. "Ini sebenarnya bisa jadi bentuk upaya kotor yang malah memanfaatkan situasi untuk persaingan tidak sehat," sambung Piter.

Piter menilai, aksi boikot produk terafiliasi seharusnya dilihat sebagai pernyataan politik bahwa Indonesia bersama Palestina dan bukan merupakan langkah ekonomi. Menurutnya, secara ekonomi dampaknya akan lebih banyak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

 

Bahkan, menurutnya, boikot tidak akan membuat perekonomian Israel bangkrut. Tapi, aksi boikot secara tegas menunjukkan bahwa Indonesia secara lantang membela Palestina.

Lebih lanjut, Piter menjelaskan, boikot tidak akan berdampak besar apabila dilaksanakan dalam jangka pendek satu atau dua pekan. Namun, akan berdampak sangat buruk apabila dilakukan berbulan-bulan. 

"Dampak terburuknya adalah gelombang PHK yang berujung kepada terpangkasnya daya beli masyarakat," ujarnya.

Dengan pertimbangan itu, langkah boikot produk Israel harus dilakukan secara terukur dan efektif. Menurutnya, bila salah langkah dampak besarnya justru akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. 

"Kita harus memastikan bahwa produk-produk yang diboikot benar-benar pantas diboikot, memiliki keterkaitan langsung dengan kejahatan Israel terhadap Palestina," kata Piter.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement