REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei beras dan jagung menjelang akhir tahun yang akan digunakan untuk menyusun kebijakan pangan pada 2024.
"Survei ini dirancang untuk menghasilkan estimasi stok yang valid dan akurat pada level nasional yang sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi stok beras dan jagung, baik di rumah tangga maupun luar rumah tangga. Data ini agar dapat digunakan oleh Pemerintah untuk merumuskan kebijakan strategis yang tepat untuk komoditas beras dan jagung," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Ardi usai Penandatanganan Perjanjian Kerja sama NFA dan BPS terkait Survei Beras dan Jagung Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Menurut Arief, data stok akhir tahun yang valid ini sangat dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan pangan di suatu wilayah sehingga upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional dapat terwujud. Ia berharap pendampingan yang intensif dari BPS dapat menghasilkan hasil survei yang berkualitas agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
"Survei beras dan jagung diharapkan juga dapat menghasilkan kesepakatan satu data sebagai upaya mewujudkan Satu Data Indonesia yang merupakan salah satu agenda nasional," ucapnya.
Arief menyampaikan bahwa kerja sama kedua lembaga juga telah terjalin pada akhir 2022 di mana BPS membantu survei stok untuk komoditas beras. "Kami berharap tahun ini juga menghasilkan data yang lebih akurat, presisi. Terima kasih atas komitmen BPS dalam memberikan dukungan terhadap metodologi survei dan penarikan sampel yang lebih baik, dengan pengambilan data pada tingkat rumah tangga, pedagang, penggilingan, horeka dan industri, serta Bulog," kata Arief menjelaskan.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa BPS ingin berkiprah lebih baik dalam menyediakan data data statistik yang dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih tajam ke depan. "PKS ini akan menjadi bagian kontribusi kami bersama dengan Badan Pangan Nasional dalam satu bulan ini kita akan mendapatkan gambaran dan fakta persis apa yang terjadi di lapangan sehingga dapat memberi penajaman program untuk 2024," kata Amalia.
Sebagai lembaga penyedia data yang harus dijamin memberikan data yang valid dan obyektif, menurut Amalia, BPS akan memastikan tidak ada kepentingan serta intervensi pihak manapun. "Kami siap untuk selalu berkolaborasi, yang penting adalah disini tidak ada kepentingan karena BPS harus obyektif dimanapun berada dan menjamin tanpa intervensi untuk bisa ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat," ungkap Amalia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika