Senin 25 Apr 2022 13:30 WIB

Kementerian BUMN-Kementan Sinkronisasi Data Pertanian

Sinkronisasi data dengan Kementan sangat penting karena banyak BUMN sektor pertanian.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Fuji Pratiwi
Petani mempersiapkan bibit padi di Sidomulyo, Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu (16/4/2022). Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan pembenahan di sektor pertanian.
Foto: ANTARA/SISWOWIDODO
Petani mempersiapkan bibit padi di Sidomulyo, Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sabtu (16/4/2022). Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan pembenahan di sektor pertanian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan pembenahan di sektor pertanian.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, BUMN-BUMN yang bergerak di sektor pertanian seperti Pupuk Indonesia, PTPN, dan lainnya sedang melakukan pembenahan dan sinkronisasi data. Sinkronisasi data dan kerja sama teknis dengan Kementan menjadi sangat penting karena memang banyak sektor pertanian yang dirambah oleh BUMN.

Baca Juga

"Kerja sama dengan Kementan sudah dimulai dengan Program Data Petani bersama Bank BUMN (Himbara) dan Telkom," ujar Arya dalam keterangan di Jakarta, Senin (25/4/2022).

Arya menyampaikan, kerja sama teknis lainnya adalah pengadaan bibit. Sebab bibit pertanian menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik. Arya mengatakan, BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit menjadi bagian penting untuk pengembangan perkebunan.

"Apalagi banyak perkebunan BUMN yang melakukan kerja sama melibatkan petani-petani untuk mendukung produksi BUMN seperti sawit dan tebu," ucap Arya.

Arya menyebut, pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu membutuhkan kerja sama antara Kementerian BUMN dan Kementan sehingga para petani menadapatkan bibit yang terbaik dan tersertifikasi. Menurut Arya, pengalaman dari BUMN yang bergerak di bidang ini banyak menemukan bibit-bibit bersertifikat palsu yang dibeli oleh para petani dari pihak ketiga.

Arya mengatakan bibit-bibit bersertifikat palsu sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar hasil komoditi mereka dan juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN.

"Kondisi inilah yang membuat Kementerian BUMN mendorong kerja sama untuk sinkronisasi data dan teknis dengan Kementan sehingga di satu sisi para petani mendapatkan bibit terbaik, di sisi lain target produksi tercapai," kata Arya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement