Rabu 29 Nov 2023 06:35 WIB

Bila Terus Dilakukan, Aksi Boikot Produk Israel Bisa Sebabkan Ini

Aksi boikot bisa mendorong perpindahan tenaga kerja ke perusahaan non-boikot

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Peserta membawa poster boikot McD saat mengikuti aksi damai Indonesia Turun Tangan Bantu Palestina di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Sabtu (21/10/2023). Aksi damai bantu Palestina kali ini diikuti oleh pelajar, santri, dan mahasiswa di Yogyakarta. Pada aksi ini mereka mengutuk kebiadaban Israel usai mengebom rumah sakit yang menewaskan 500 warga Palestina. Selain orasi juga dilakukan penggalangan dana bantuan dan ditutup dengan doa bersama bagi rakyat Palestina.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Peserta membawa poster boikot McD saat mengikuti aksi damai Indonesia Turun Tangan Bantu Palestina di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Sabtu (21/10/2023). Aksi damai bantu Palestina kali ini diikuti oleh pelajar, santri, dan mahasiswa di Yogyakarta. Pada aksi ini mereka mengutuk kebiadaban Israel usai mengebom rumah sakit yang menewaskan 500 warga Palestina. Selain orasi juga dilakukan penggalangan dana bantuan dan ditutup dengan doa bersama bagi rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menilai, aksi boikot yang dilakukan dan banyak digaungkan sejauh ini belum terlihat memberikan dampak signifikan hingga membuat perusahaan melakukan PHK pada karyawannya. Namun, jika hal ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin akan memicu pengurangan karyawan/pegawai akibat penurunan penjualan yang memaksa untuk mengurangi produksi perusahaan.

Meskipun demikian, pengurangan tenaga kerja juga bisa saja diikuti oleh “switching atau perpindahan” di pasar tenaga kerja ke depannya, dari yang sebelumnya bekerja di perusahaan atau pabrik-pabrik yang memproduksi produk yang diboikot, ke perusahaan lainnya.

"Saya gunakan istilah “switching/perpindahan” karena pekerja yang tidak lagi bekerja untuk suatu perusahaan, biasanya tidak membutuhkan waktu lama untuk berpindah ke perusahaan lainnya. Hal ini karena sejauh ini, produk yang banyak disuarakan untuk diboikot memiliki substitusi di pasar yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri," jelas Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto kepada Republika, Rabu (29/11/2023).

Sehingga, pengurangan konsumsi produk yang diboikot akan membuat produk penggantinya mengalami peningkatan permintaan. Dengan permintaan yang meningkat, maka perusahaan akan perlu untuk memperbesar kapasitas produksinya, termasuk merekrut karyawan baru.

 

Hal inilah yang mendasari penggunaan kata “switching/perpindahan” tersebut," ucapnya.

Ia juga menambahkan, bahwa aksi boikot bukan berarti daya beli sedang turun atau melemah, karena hal ini adalah dua hal yang berbeda. Aksi boikot memiliki arti bahwa konsumen akan menghentikan konsumsi atas suatu produk dan menggantikannya dengan produk lainnya yang sejenis. Sehingga dengan adanya boikot, bukan berarti konsumen mengalami kelesuan daya beli.

"Namun konsumen hanya mengganti barang yang sebelumnya dikonsumsi dengan barang lain yang sejenis atau memiliki fungsi substitusinya," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Indonesia tetap tumbuh sesuai target di tengah aksi boikot produk terafiliasi Israel. Bahlil juga memastikan belum ada investor asing yang mengeluh terkait sikap Indonesia yang memboikot produk terafiliasi Israel.

"Sampai sekarang belum ada," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/11/2023).

Bahlil juga menyampaikan, sektor penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) sampai sekarang masih tetap tumbuh sesuai dengan target perencanaan 2023. "Sampai hari ini untuk target investasi kita masih on progress, karena target untuk tahun 2023 Rp 1.400 triliun dan insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai," kata Bahlil.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement