REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Selatan Nur Cahyo menyebutkan potensi kenaikan harga volatile food atau pangan yang harganya mudah bergejolak, harus dijaga agar inflasi di Kota Palembang terkendali hingga akhir 2023.
Nur Cahyo saat menjadi pembicara pada kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Palembang, kemarin, mengatakan, secara umum kenaikan harga bahan pangan di Palembang cukup terkendali. Namun tren inflasi yang naik membuat perhatian terhadap potensi kenaikan dari volatile food tetap harus dijaga.
Adapun komoditas yang diperkirakan berpotensi mempengaruhi inflasi Kota Palembang di antaranya cabai merah, tahu tempe dan gula pasir. "Kenaikan harga tahu dan tempe ini perlu diwaspadai kenaikan, sebab harga impor kedelai sebagai bahan baku cukup tinggi," kata dia.
Ia mengatakan, tren inflasi Palembang terus mengalami penurunan sejak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tahun lalu. Akan tetapi, berkaca pada kenaikan inflasi pada bulan Oktober 2023 yang sebesar 0,53 persen secara bulan (month to month/mtm) menjadi peringatan untuk menjaga laju inflasi pada November dan Desember 2023 tidak tembus di atas empat persen
"Berdasarkan hasil tracking BI Sumsel, pada bulan November 2023 akan terjadi kenaikan, sehingga perlu dijaga agar dalam dua bulan terakhir pada tahun 2023 tidak menghasilkan inflasi d atas empat persen," ujarnya.
Dalam menekan inflasi hingga akhir Tahun 2023, katanya, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang harus melakukan kembali operasi pasar dengan fokus menjual komoditas-komoditas yang menjadi penyumbang inflasi yang tren harganya yang cukup tinggi.
Kemudian, mengimplementasikan realisasi kerja sama antar daerah (KAD) untuk komoditas yang memiliki harga cukup tinggi di Kota Palembang dengan beberapa kabupaten dan kota lain. "Apabila KAD sudah terealisasi, maka selanjutnya harus meningkatkan volume transaksinya, dengan begitu pasokan komoditi yang memiliki harga cukup tinggi ini melimpah, sehingga dapat menekan harganya," jelasnya.
Lalu, mensubsidi ongkos angkut dari para distributor dengan memanfaatkan biaya tak terduga, sehingga harga jualnya lebih murah. Sebab, hingga kini fasilitas tersebut masih minim.
"Berikutnya, harus sering berkoordinasi dengan TPID pada tingkat teknis untuk memonitor pergerakan harga komoditas di pasar-pasar setiap minggu, sehingga apabila terjadi kenaikan harga komoditas yang anomali dapat ditindaklanjuti, serta membangun komunikasi efektif dengan masyarakat untuk mencegah berbelanja secara berlebih," kata Cahyo.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palembang Gunawan mengatakan untuk menjaga terjadinya inflasi yang tinggi pihaknya telah melakukan beberapa upaya, salah satunya yakni melakukan penandatanganan nota kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) dengan produsen, asosiasi dan agen bahan pangan. Beberapa diantaranya yakni MoU dengan peternak unggas, dan juga agen cabai di Kota Palembang.
"Ada 391 komoditas yang bisa mempengaruhi inflasi, yang mana saja bisa dilakukan MoU agar inflasi tetap terkendali," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
