REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memberikan insentif fiskal bagi tiga provinsi, enam kota, dan 23 kabupaten yang telah berhasil menjaga laju inflasi pada periode III tahun 2023.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan insentif fiskal bisa dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan daerah, salah satunya melalui kegiatan mobilisasi pangan.
“Jadi bapak/ibu yang sudah dapat 10 miliar dan 9 miliar, tolong bisa dipakai juga untuk memobilisasi stok yang ada dari satu daerah yang surplus ke daerah yang memang defisit,” kata Arief, Senin (6/11/2023).
Arief menjelaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara sektor hulu hingga hilir, hal ini juga dilakukan agar para petani/produsen pangan, pelaku usaha pangan dan masyarakat bisa saling menopang untuk mengupayakan keseimbangan dalam rantai pasoka pangan.
Menurut Arief keuntungan mobilisasi pangan di daerah surplus ialah ketika petani dan peternak bisa mendapatkan harga yang baik, sementara di daerah defisit, keuntungan yang didapat ialah inflasi bisa terjaga, sehingga kerjasama antar daerah ini dianggap penting dan perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut Arief menjelaskan masih rendahnya tren produksi beras hingga Februari 2024 mendorong pemerintah untuk terus melakukan intervensi baik melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga Penyaluran Bantuan Pangan.
Sedangkan terkait produk lainnya, Neraca Komoditas Pangan Tahun 2023 mendata situasi ketersediaan komoditas pangan pokok strategis terpantau aman, meskipun jumlahnya terbatas.
Sementara untuk cabai, NFA telah melakukan fasilitasi distribusi pangan dengan tahap awal sebanyak 2,4 ton cabai rawit merah dari Kabupaten Wajo dan Enrekang ke Pasar Induk Kramat Jati Jakarta yang tiba pada Ahad (5/11/2023).
Arief menekankan kembali agar upaya-upaya sejenis bisa dilakukan oleh Pemda termasuk membangun Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan memanfaatkan APBD dan Biaya Tidak Terduga (BTT).
“Dan ini kalau menerbangkan dengan pesawat misalnya 20 ribu harganya itu juga masih lebih murah daripada kalau tidak ada stok dari daerah-daerah yang surplus. Kami menghimbau semua Kepala Daerah untuk dapat melakukan ini,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
