Kamis 19 Oct 2023 09:39 WIB

Harga Minyak Naik Terus, Pemerintah Segera Atur Pembeli Pertalite

Harga minyak telah mendekati 90 dolar AS per barel.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Lida Puspaningtyas
Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Sejumlah pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Riau, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eskalasi konflik antara Israel dan Palestina diyakini bakal berimbas pada kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, kebutuhan minyak menjelang musim dingin juga diproyeksikan dapat mengerek inflasi secara global.

Meski demikian, pemerintah tetap optimistis mampu mengatasi dampak kenaikan harga minyak dunia. Di lain sisi, kembali mengejar direalisasikannya penyaluran BBM bersubsdi tepat sasaran, khususnya Pertalite.

Baca Juga

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan perang Timur Tengah saat ini belum berdampak besar ke harga minyak dunia. Namun, jika perang berlangsung lama maka akan berpengaruh ke impor minyak mentah dan impor BBM RI.

"Sampai hari ini dampaknya masih belum signifikan walaupun kita tahu harga minyak mendekati 90 dolar AS per barel, namun kalau ini berlangsung cukup lama saya kira akan berpengaruh," kata Tutuka dalam keterangan resminya, dikutip Republika.co.id, Kamis (19/10/2023).

 

Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) selain akan berpengaruh terhadap kenaikan harga crude di Indonesia juga akan mempengaruhi harga BBM di masyarakat. Hal ini karena Indonesia impor keduanya yaitu crude oil dan BBM dengan presentase yang hampir sama.

Oleh karena itu, pemerintah juga mendorong segera diterbitkannya revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Dalam revisi tersebut akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat mengisi Pertalite dan juga tengah mengkaji untuk membuat perbedaan harga Pertalite sesuai dengan jenis kendaraannya.

"Saya menghimbau, pertalite itu untuk masyarakat yang membutuhkan, jadi kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya," kata Tutuka.

Sejauh ini, Pertamina tengah melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite khususnya bagi kendaraan roda empat di beberapa daerah. Setiap pembeli diwajibkan memiliki Quick Response (QR) Code untuk dipindai oleh petugas SPBU sebelum melakukan pembelian.

Uji coba tersebut dilakukan di 41 kota dan kabupaten yang tersebar di tiga provinsi yakni Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Uji coba juga dilakukan di Timika, Papua.

Sebagai informasi, konsumen pengguna yang belum dapat QR Code, selain mendaftar secara langsung pada program subsidi tepat yang bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi MyPertamina.

Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran pada sekitar 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran di website.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement