REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Pemerintah memastikan pemilihan umum yang akan berlangung pada 14 Februari 2024, tidak akan menggangu stabilitas investasi di Indonesia. Pesta demokrasi lima tahun sekali selalu berjalan dengan baik dan tidak berpengaruh banyak terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Hageng Suryo Nugroho, mengatakan dalam 10 tahun terakhir pelaksanaan Pemilu tidak pernah menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia.
“Jika ada perubahan pergantian persiden atau pemerintahan, saya tegaskan tidak akan ada perubahan signifikan atau kebijakan yang tidak terduga,” katanya dalam diskusi panel di International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023, Kamis (21/9/2023).
Meski begitu, pemerintah tetap melakukan mitigasi untuk menghadapi pemilu tahun depan, terutama terkait dengan regulasi investasi.
Mitigasi yang dilakukan antara lain terkait kemudahan berusaha. Pasalnya, pemerintah juga mengejar target ranking keenam Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pada tahun 2045.
“Meskipun adanya pergantian presiden, Pemerintah mengusahakan terus menjamin kelancaran dan keberlanjutan bisnis sebagai suatu komitmen yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meyakini, ajang politik lima tahunan ini bukan membawa ketidakpastian ekonomi, justru memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
“Kami melihat saat ini partai politik dan politisi mulai habiskan uang mereka untuk berkampanye, ini bagus untuk ekonomi Indonesia,” kata Sri.
Di depan para investor minyak dan gas bumi, Sri meyakinkan Indonesia adalah negara dengan perekonominan yang besar. Sebab, permintaan domestik masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup kuat. Baik konsumsi masyarakat, investasi, maupun aktivitas sektoral memberikan indikatr yang cukup meyakinkan bahwa Indonesia cukup tangguh.
Oleh karena itu, ajang Pemilu pada Februari 2024 mendatang akan memperkuat laju permintaan domestik dan justru meningkatkan perekonomian nasional di tahun depan. Sri memastikan, pemerintah akan berupaya menjaga sistem demokrasi yang sehat dan saling berdampingan sehingga proses transisi kekuasaan menjadi mulus.
“Indonesia akan terus mempertahankan demokrasi dan pemilihan umum bukan sumber ketidakpastian,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
