REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan pengajuan rencana penambahan penyertaan modal negara (PMN) tunai kepada Komisi XI DPR. Dalam penyampaian pendalaman penambahan PMN tersebut, Hutama Karya akan diguyur dana sebesar Rp 28,8 triliun.
"Kami sampaikan bahwa PMN untuk 2023 ini adalah merupakan kelanjutan dari PMN yang telah diberikan sejak 2015, khususnya di 2020, 2021, dan 2022 dengan tujuan utama untuk melakukan penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS)," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam RDP dengan Komisi XI, Rabu (13/9/2023).
Rionald menjelaskan, penambahan PMN 2023 tersebut akan diberikan untuk penyelesaian sembilan ruas JTTS. Ruas tersebut yakni Sigli-Banda Aceh Rp 1.9680 miliar, Binjai-Langsa Rp 1.096 miliar, Kisaran-Indrapura Rp 1.176 miliar, Kuala Tanjung-Parapat Rp 3.036 miliar, Sicincin-Padang Rp 5.339 miliar, dan Lubuk Linggau-Bengkulu Rp 266 miliar.
Dia menambahkan, PMN tersebut juga akan digunakan untuk proyek JTTS tahap kedua. "Serta JTTS tahap kedua yaitu ruas Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru Rp 7.909 miliar serta Betung-Tempino-Jambi Rp 7.285 miliar," ucap Rionald.
Dengan adanya penambahan PMN 2023, Rionald mengharapkan kebutuhan JTTS tahap pertama bisa terpenuhi seluruhnya. Dia menegaskan, Kemenkeu juga melihat saat ini ada tambahan lingkup pekerjaan dan kenaikan dari biaya konstruksi.
Dalam paparanya, manfaat PMN 2023 tersebut dapat mendukung konektivitas Pulau Sumatra dan memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja dan PDB. Selain itu juga penurunan biaya transportasi dan efisiensi waktu tempuh dan memperkuat permodalan perseroan untuk mendukung penyelesaian JTTS.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan PMN tunai pada APBN 2023 akan diberikan kepada luma BUMN. Semua BUMN tersebut yakni PT Hutama Karya sebesar Rp 28,8 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rp 10 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial Rp 1,53 triliun, PT Len Industri Rp 1,75 triliun, dan Perum LPPNPI/Airnav Indonesia Rp 659,19 miliar.
"Hutama Karya tahun 2023 ini kembali mendapatkan PMN yang signifikan yaitu Rp 28,884 triliun. PMN ini sekarang dikaitkan dengan kontrak bagi BUMN Hutama Karya menyelesaikan jalan tol Sumatera tahap satu dan tahap dua untuk ruas Betung-Tempino-Jambi dan Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru," ujar Sri Mulyani dalam Raker Komisi XI, Selasa (12/9/23).
Sementara itu terkait PMN untuk BUMN dalam APBN 2023, Sri Mulyani menyebut pencairannya akan dilakukan pada awal tahun, tepatnya pada kuartal I 2024. Sri Mulyani menuturkan, pencairan PMN pada awal tahun dilakukan untuk menjaga kesehatan ketiga BUMN tersebut.
Dari tiga BUMN tersebut, PT Hutama Karya akan diberikan PMN 2024 sebesar Rp 18,6 triliun. Sri Mulyani mengungkapkan PMN tersebut diberikan karena Hutama Karya menjadi BUMN utama penyelesaian jalan tol Sumatera tahap 1 dan proyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan tol Kayuagung-Palembang-Betung.
"Kita harapkan dengan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek akan makin akuntabal sehingga tidak memasukkan PMN namun kemudian dia masuk di neraca tanpa ada kaitannya dengan proyek mana yang harus diselesaikan," jelas Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika