REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Soal rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masih menunggu komitmen negara negara G20 merealisasikan dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
"Ini soal early retirement, yang mereka minta kan kita untuk lakukan itu. Tapi mereka juga janjiin duitnya. Ya tunjukin dulu mana duitnya kan gitu," kata Luhut di Kawasan Senayan, Rabu (6/9/2023).
Luhut menilai, pemerintah beserta PLN telah banyak melakukan aksi mandiri untuk mengurangi emisi karbon. Terlebih soal hitung hitungan investasi yang dibutuhkan untuk mematikan PLTU juga sudah dilakukan.
Justru, kata Luhut komitmen negara negara lain yang hendak mendukung langkah Indonesia perlu dipertanyakan hingga hari ini. "ya sekarang sedang dikaji dengan baik, seperti dikatakan tadi early retirement itu akan kita lakukan. Tapi siapa yang bayar," tegas Luhut.
Luhut mengatakan, secara total Indonesia memerlukan 100 miliar dolar AS atau Rp 1.529 triliun untuk beralih energi dari PLTU. Dengan dana sebesar itu, bahkan komitmen pendanaan JETP yang hingga kini tak ada hilalnya belum mencukupi kebutuhan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
