REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra atau Local Currency Transaction (LCT).
Satgas tersebut melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
“Bank Indonesia meyakini bahwa Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar kementerian dan lembaga dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra utama,” kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (5/9/2023).
Pembentukan Satgas Nasional tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antar lembaga tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi Indonesia dengan negara mitra yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Selasa (5/9/2023). Penandatanganan dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 di Jakarta.
Perry menjelaskan pembentukan satgas tersebut ditujukan untuk mendorong implementasi framework LCT. Hal itu sebagau bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik.
“Implementasi LCT dimaksud diharapkan dapat berkontribusi positif pada kegiatan ekspor-impor, investasi, transaksi pembayaran lintas batas, antara lain melalui QR cross border, termasuk ke depan dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga,” jelas Perry.
Pembentukan Satgas Nasional LCT juga merupakan bentuk pengejawantahan kolaborasi dan peningkatan peran otoritas pada tataran nasional. Hal itu menhadi wujud konkret implementasi ASEAN high level principle LCT framework yang menjadi salah satu capaian prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, khususnya dalam mendorong penggunaan mata uang lokal untuk mengurangi kerentanan terhadap volatilitas eksternal dan memperdalam pasar keuangan.
Satgas Nasional LCT tersebut juga sebagai wujud nyata upaya otoritas nasional dalam rangka mendorong implementasi LCT.
“Ini selaras dengan salah satu program pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional,” tutur Perry.
Perry mengungkapkan seluruh kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk merumuskan pemberian kemudahan, insentif, dan percepatan pelayanan ekspor-impor bagi pelaku usaha yang menggunakan mata uang lokal. Khususnya untuk transaksinya dengan negara mitra.
Ruang sinergi kebijakan yang diperkuat antar anggota Satgas Nasional LCT diantaranya ditujukan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Hal itu diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha untuk semakin meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung.
“Hal itu termasuk koordinasi kebijakan dan penerapan ketentuan di area perbankan dan sektor keuangan, serta kebijakan yang mendukung perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antar negara,” ucap Perry.
Penandatanganan NK terkait Satgas Nasional LCT yang dilakukan di sela-sela KTT ASEAN 2023 juga diharapkan dapat menjadi showcase bagi stakeholders domestik maupun internasional. Khususnya daam upaya otoritas di sektor jasa keuangan dapat bersama-sama dengan pemerintah berkomitmen untuk melalukan sinergi kebijakan dan kolaborasi dalam mendukung implementasi kebijakan.
Saat ini telah terdapat implementasi kerja sama LCT antara Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Sementara itu, dengan Singapura dan Korea Selatan telah diperoleh kesepakatan bersama untuk membangun kerangka implementasi kerja sama LCT dengan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
