Selasa 22 Aug 2023 15:19 WIB

PLN Sebut Rasio Elektrifikasi Nasional Mencapai 99,72 Persen

Tantangan dalam pemerataan akses listrik di RI akibat keterbatasan infrastruktur.

Petugas PT PLN (Persero) melakukan pemeliharaan jaringan dengan metode berjarak di perbatasan Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (4/1/2021).
Foto: Antara/Jojon
Petugas PT PLN (Persero) melakukan pemeliharaan jaringan dengan metode berjarak di perbatasan Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (4/1/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,72 persen per Juni 2023.

"Posisi pada Juni 2023, rasio elektrifikasinya sudah mencapai 99,72 persen," kata VP Pengembangan Lisdes dan Sistem Isolated PLN Lambas Richard Pasaribu dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Baca Juga

Lambas menyampaikan, rasio elektrifikasi nasional pada 2015 tercatat sebesar 88,3 persen menjadi 99,63 persen pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 11,33 persen selama kurun waktu tujuh tahun.

Adapun tantangan dalam upaya pemerataan akses listrik di Indonesia di antaranya keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lainnya. "Keterbatasan aksesibilitas di daerah terisolasi dan terpencil, umumnya berada di Indonesia bagian timur. Kadang kala tidak ada dermaga sehingga materialnya dibuang ke laut, kemudian dibawa oleh pekerja kontraktor listrik ke lokasi," ujarnya.

 

Meski demikian, PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan pemerataan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Ia mengatakan PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) bersinergi untuk mengembangkan infrastruktur wilayah serta rencana kerja pembangunan listrik pedesaan.

Menurut dia, sinergi tersebut dinilai efisien karena pembangunan infrastruktur dasar tersebut berdampak pada penurunan biaya pembangunan infrastruktur kelistrikan, sehingga semakin banyak desa yang mendapatkan akses listrik. "Kemudahan mobilisasi material akan menurunkan biaya, sehingga makin banyak desa yang dapat teraliri listrik," katanya.

Lebih lanjut, Lambas mengatakan desa induk yang telah mendapatkan akses listrik maka pengembangan dan perluasan jaringan listrik dapat segera dilakukan ke wilayah sekitarnya. Selanjutnya, daerah-daerah yang tidak memungkinkan untuk dialiri listrik dengan metode grid maka akan dilakukan dengan sistem pembangkit isolated.

Pembangkit isolated merupakan sistem yang hanya mempunyai sebuah pusat listrik saja dan tidak ada interkoneksi antar pusat listrik serta tidak ada hubungan dengan jaringan umum (interkoneksi milik PLN) sehingga dapat meminimalisasi biaya investasi yang berkaitan dengan transmisi dan distribusi. Ia menambahkan upaya tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia.

"Daerah yang padat penduduk dan jauh dari jaringan, menggunakan pembangkit isolated. Misalnya dengan pembangkit energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)," katanya.

 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement