Jumat 18 Aug 2023 17:55 WIB

Alasan Pemerintah Subsidi Kendaraan Listrik, Jokowi: Jangan Kalah dengan Kompetitor

Pemerintah menyesuaikan kebijakan yang dilakukan negara lain terkait subsidi listrik.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Friska Yolandha
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan Pemerintah secara jor-joran memberikan insentif untuk kepemilikan kendaraan listrik di Indonesia.
Foto: Reuters
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan Pemerintah secara jor-joran memberikan insentif untuk kepemilikan kendaraan listrik di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan Pemerintah secara jor-joran memberikan insentif untuk kepemilikan kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah diketahui memberikan insentif sebesar Rp 7 juta untuk motor listrik dan 70 juta untuk mobil listrik.

Jokowi menyampaikan, insentif ini diberikan untuk menggenjot penggunaan kendaraan listrik di Indonesia yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Menurutnya, Pemerintah hendak menyesuaikan kebijakan yang dilakukan negara lain dalam peningkatan kendaraan listrik.

Baca Juga

"Banyak yang sampaikan kenapa kita memberikan insentif kepada pembeli mobil listrik, yang angkanya juga kalau kita lihat sangat besar. Seinget saya kendaraan bermotor Rp 7 juta, mobil listrik disubsidi kurang lebih 70 juta. Ini untuk apa? Ya karena negara lain semua melakukan itu," ujar Jokowi dalam sambutannya di peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI, Jumat (18/8/2023).

Jokowi mencontohkan pesaing Indonesia dalam hal kendaraan listrik, yakni Thailand yang terlebih dahulu memberikan insentif bagi pengguna mobil listrik senilai Rp 68 juta. Menurutnya, Pemerintah merasa perlu mengeluarkan kebijakan insentif lebih besar agar investor kendaraan listrik memilih masuk di Indonesia.

"Contoh Thailand memberikan subsidi kepada mobil listrik Rp 68 (juta), kalau kita di bawah itu, semua investasi semua akan pergi ke sana dan tidak akan pergi ke Indonesia. inilah dunia yang memang berkompetisi sangat ketat sekali," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mantan Wali Kota Solo itu menyinggung pentingnya fleksibitas aturan di tengah persaingan negara-negara global yang semakin ketat. Jokowi menyebut perlunya aturan yang tidak terlalu kaku sehingga membelenggu ruang gerakn negara bersaing dengan negara lain.

"Aturan itu harus memberi ruang fleksibilitas sehingga bisa bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang memenangkan persaingan, memenangkan kompetisi dengan negara lain. Karena di era kompetisi seperti skrg ini untuk bisa menang kita harus lebih baik dari kompetitor dengan negara lain," ujarnya.

Karena itu, Jokowi menekankan pentingnya adaptif untuk melihat perubahan yang terjadi di sekitar. Dia menilai, tidak cukup saat ini hanya melihat capaian bangsa sendiri.

"Kita tidak bisa hanya melihat diri kita sendiri, nggak bisa atau merasa sudah cukup baik. Ini berbahaya, kita harus bisa lirik kanan dan kiri. Oh negara lain begitu kita harus menyesuaikan lebih baik, oh kompetitor kita sperti itu berarti kita harus bagaimana itu yang harus dirumuskan, kita harus pelajari apa yang dilakukan negara lain dan kita harus adaptif jika kompeitior melakukan perubahan kebijakan, kita juga harus dan kebijakan kita harus lebih baik dari mereka," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement