REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini sudah membentuk unit kerja baru bernama Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT). Kepala PPIT Siti Maimunah mengungkapkan, sudah ada sejumlah rencana dalam pengembangan Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT.
Salah satu yang akan diterapkan yaitu perubahan skema kerja sama. "Sekarang berubah tidak kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) lagi tapi Badan Layanan Umum (BLU)," kata Siti, Jumat (11/8/2023).
Siti memastikan saat ini pengembangan Bandara Komodo sudah cukup pesat. Terlebih dengan adanya sejumlah acara internasional di Labuan Bajo. Dia optimistis pengembangan yang sudah berlangsung di Bandara Komodo saat ini akan mempermudah mencari investor.
"Investor masuk tinggal mengembangkan saja nantinya," ucap Siti.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Konsorsium Cardig Aero Service (CAS) pada Februari 2020 menandatangani Perjanjian Kerjasama (MoU) pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan begitu konsorsium CAS resmi melakukan pengembangan di Bandara Komodo. Namun, saat pandemi, pengembangan bandara tersebut terhenti.
Dalam kerja sama terdahulu, ruang lingkup kerja sama dengan konsorsium CAS yakni merancang, membangun, dan membiayai pembangunan fasilitas sisi darat dan udara. Selain itu juga mengoperasikan Bandara Komodo selama masa kerja 25 tahun dan memelihara seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandara Komodo selama masa kerja sama.
Dalam skema KPBU terdahulu, nilai investasi untuk pengelolaan Bandara Komodo sekitar Rp 1,2 triliun dan estimasi total nilai biaya operasional selama 25 tahun sekitar Rp 5,7 triliun. Selanjutnya, pengelola Bandara Komodo memiliki kewajiban untuk membayar konsesi dimuka sebesar Rp 5 miliar dan konsesi tahunan dari pendapatan Bandara Komodo sebesar 2,5 persen dengan pembayaran bertahap dua kali setiap tahun.
PT Angkasa Pura (AP) I (Persero) sebelumnya dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengambil alih pengelolaan Bandara Komodo, Labuan Bajo. "Khusus Bandara Komodo sedang dipertimbangkan AP I sebagai pengelola. Kami ajukan permintaan untuk mengelola bandara di Labuan Bajo. Ini penting karena Labuan Bajo termasuk super prioritas,” kata Direktur Utama AP I Faik Fahmi di Gedung Kementerian BUMN Faik Fahmi, Senin (7/11/2022).
Faik memastikan dalam pengelolaan Bandara Komodo akan menggandeng mitra strategis namun belum difinalkan. Dia menuturkan, AP I masih menjajaki akan berkolaborasi dengan PT Astra Infrastruktur dan opsi mitra internasional.
Dia menuturkan mitra strategis tetap dicari untuk melakukan pengembangan Bandara Komodo. “Ini baik beautifikasi dan penambahan kapasitas Bandara Komodo tidak hanya didukung partner finansial tapi juga didorong trafik,” jelas Faik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika